INDOPOSCO.ID – Para ahli hukum yang tergabung dalam Asosiasi Ahli Hukum Pidana (AAHP) menyatakan sikap terkait penangkapan eks Sekum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman oleh Densus 88 Antiteror.
Dalam pernyataan Ketua AAHP Muhammad Taufiq menegaskan, penangkapan Munarman oleh Polri tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Bahwasanya, mensyaratkan penangkapan harus didahului dengan penetapan status tersangka.
“Penetapan status tersangka juga harus berdasarkan kekuatan dua alat bukti minimal dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015,” kata Muhammaf Taufiq dalam pernyataan tersebut, Rabu (28/4/2021).
Ia menuturkan, dengan belum dilakukannya pemeriksaan pendahuluan (in casu calon tersangka), maka penangkapan tersebut juga dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Yang pada intinya, menurut dia, tidak mendapatkan atau tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
“Telah terjadi penggiringan opini yang sengaja diarahkan kepada FPI dari pihak-pihak tertentu. Penggiringan opini dimaksud adalah mengaitkannya dengan perbuatan terorisme dan menghubungkannya dengan ISIS,” ungkapnya.
“Dengan dasar tersebut kami meminta pihak Polri untuk segera membebaskan Munarman,” imbuhnya. (nas)
