INDOPOSCO.ID – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Banten angkat bicara ihwal dugaan adanya Pondok Pesantren (Ponpes) fiktif pada kasus pemotongan dana hIbah tahun 2020.
Kabid Pakis (Pelaksana Teknis) Kanwil Kemenag Banten, Encep Syafrudin Muhyi mengatakan, persoalam Ponpes fiktif di luar tanggung jawab dari Kemenag Banten. Sebab, bantuan dana hibah bukan bersumber dari Kemenag melainkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
“Jadi masalah fiktif di luar tanggung jawab kita. Dugaan Kepolisian, Kejati silahkan itu hukum, kan penipuan,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/4/2021).
Ia menerangkan, setiap Ponpes yang mendapatkan bantuan dana hibah dari Pemprov Banten harus memiliki izin operasional dari Kemenag RI. Kewenangan Kemenag hanya pada verifikasi pengajuan izi operasional dari setiap pesantren yang dikirimkan oleh Kemenag kabupaten, kota.
“Modern dan salafi, Ponpes semuanya wajib memiliki izin operasional. Karena kalau tidak memiliki izin operasional, mereka itu bantuan tidak akan keluar. Nggak mungkin keluar,” terangnya.
Nantinya, tim Kemenag RI meninjau langsung ke lokasi Ponpes yang mengajukan. Syarat utama mendapatkan izin operasional adalah adanya Kiyai, santri minimal 30 orang, ada tempat mengaji, ruangan, mushola dan laim sebagainya. Jika lolos, maka piagam izin operasional akan diberikan langsung oleh Kemenag RI.
“Ya kita nggak tahu, kalau izin operasional itu pasti ada santrinya. Kalau untuk penyalahgunaan fiktif dan sebagainya Kemenag tidak punya hak, Kemenag itu haknya mengeluarkan izin operasional setelah diverifikasi kamar ada, tempat santri ada, masjid dan sebagainya ada sesuai dengan persyaratan. Kalau fiktif nggak bisa karena kita sudah verifikasi ke bawah,” ungkapnya.
Ia mengaku belum ada laporan pesantren fiktif sejauh ini. Agar kasus ini tidak terulang lagi, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Banten menggandeng Kemenag untuk menginterisir dugaan adanya Ponpes fiktif. Sehingga, bantuam dari pemerintah tidak disalahgunakan.
“Tidak ada fiktif, kalau pun ada melaporkan. (Dari) 2018, kita kan nggak ada laporan. Di sana ada tim Kesra, makanya alhamdulillah tahun ini tim Kesra mendampingi kita supaya bersama-sama 2021 ini, makanya belum keluar kan (dana hibah), saya perketat jangan sampai terulang. Kasian kiyai dapat bantuan setahun sekali, begitu ada masalah yang fiktif, semua (kena dampaknya). Yang namanya kiyai nggak punya gaji,” tuturnya. (son)
