INDOPOSCO.ID – Pemerintah Indonesia harus mengambil peran besar dalam bidang perpustakaan dan gerakan literasi. Tidak menyerahkan tugas tersebut kepada publik.
“Gerakan literasi harusnya dilakukan oleh pemerintah, bukan malah dilakukan oleh publik,” tegas Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam acara daring Rakornas Perpustakaan 2021, Senin (22/3/2021).
Politisi PKB ini mengungkapkan, idealnya peran pemerintah pada perpustakaan dan literasi publik hingga 70 persen. Sementara sisanya 30 persen bisa dilibatkan masyarakat.
“Kalau dibiarkan berkepanjangan ini (peran masyarakat pada perpustakaan dan literasi public, red) tidak baik,” katanya.
Ia menuturkan, masyarakat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses literasi. Dan terpenuhinya hak mencerdaskan kehidupannya. “Ini kenapa pemerintah memiliki alasan kuat dalam bidang perpustakaan dan literasi publik,” ucapnya.
Oleh karenanya, Syaiful bersama Komisi X terus menyuarakan agar pemerintah lebih fokus pada perpustakaan dan literasi publik. Karena, apabila tidak, maka, masyarakat harus mencari solusi dan alternatif untuk mendapatkan akses literasi.
“Kami ajak masyarakat agar tak henti-hentinya menyalakan lilin. Dan tetap semangat dan bergandengan tangan mencari solusi dan alternatif terkait akses literasi,” ujarnya. (nas)
