INDOPOSCO.ID – Polemik rangkap jabatan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dan jabatannya sebagai Kepala Kantor Staf Pemerintah (KSP) terus berkembang. Pengamat Politik Saiful Huda Ems mengatakan, menjadi Kepala KSP sekaligus menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Politik bukanlah bentuk dari dualisme jabatan.
“Kepala KSP merupakan bentuk jabatan (pejabat pemerintahan, red), tapi ketua umum parpol bukanlah bentuk dari jabatan (bukan termasuk pejabat pemerintahan, red). Karena itu menjadi Kepala KSP sekaligus menjadi ketum partai bukanlah bentuk dari dualisme jabatan. Jadi tidak ada masalah dan tidak perlu dipermasalahkan,” ujarnya kepada INDOPOSCO.ID melalui gawai, Minggu (6/3/2021).
Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) parpol, menurut praktisi hjukum ini, harus mengacu pada Undang-Undang (UU) Parpol dan Konstitusi. Kalau tidak, maka AD/ART parpolnya yang bermasalah atau kepengurusan sebelumnya yang bermasalah, dan bukan KLB-nya yang bermasalah. Sebab AD/ART bukan hanya masalah internal partai, namun juga masalah eksternal partai.
“Semua AD/ART parpol harus tunduk pada hukum negara. Berbeda dengan urusan KLB atau sengketa kepengurusan parpol. Itu merupakan persoalan internal parpol dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) hanya bertindak sebagai wasit dan juri saja, jika itu diumpamakan sebuah pertandingan olahraga,” terangnya.
Lebih jauh mantan pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jerman itu mengungkapkan, jika KLB PD Deli Serdang merupakan upaya untuk merevisi AD/ART PD dan untuk mengoreksi manajemen serta mengganti kepengurusan PD sebelumnya yang lebih sesuai dengan UU Parpol dan Konstitusi, maka hasil KLB Deli Serdang haruslah dianggap sebagai yang sah atau legal.
Dan apabila nantinya Kemenkumham mensahkan kepengurusan PD dari hasil Kongres Deli Serdang, lanjut Saiful, maka Kepengurusan PD versi Cikeas bisa menggugat putusan Kemenhuham ke PTUN.
“Sebelum memberikan putusan soal pengesahan, Kemenkumham biasanya akan memediasi kedua belah pihak yang bersengketa, pun demikian dengan PTUN. Tapi jika sudah ditetapkan kepengurusan PD hasil KLB Deli Serdang misalnya, sebagai pihak yang menang, maka kepengurusan PD versi Cikeas harus membubarkan diri atau membentuk partai dengan nama lain dan lambang lain,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, Moeldoko disarankan mengundurkan diri dari jabatan Kepala KSP. Terlepas dengan keputusan Kemenkumham atas hasil KLB PD versi Deli Serdang Sumatera Utara, sudah semestinya Moeldoko fokus dengan partainya, sehingga harus mengundurkan diri. (nas)
