INDOPOSCO.ID – Di awal-awal Moeldoko muncul sebagai inisiator isu kudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Partai Demokrat. Dan kemudian pemerintah diam tanpa ada reaksi apa-apapun, ini menunjukkan pemerintah merestui langkah Moeldoko dalam manuver politik.
Pernyataan tersebut diungkapkan Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah melalui gawai, Sabtu (6/3/2021). Kemudian, menurut Dedi, apabila pemerintah mengakui hasil kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Sibolga, Sumatera Utara, maka pemerintah secara aktif menjadi bagian desainer perebutan partai Demokrat.
“Kenapa? Karena semestinya pemerintah bisa menjamin keamanan partai politik, partai apapun dilindungi keamanannya,” katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mengatakan, negara harus memberikan kewenangan partai politik untuk independen melalui anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART). Dan negara wajib melindunginya.
Lebih jauh dia mengungkapkan, keterlibatan pemerintah dalam pusaran konflik partai Demokrat bisa dilihat dari posisi Moeldoko yang menjabat Kepala KSP. Dan sementara Presiden Jokowi tidak pernah memberikan teguran secara administratif.
“Teguran hanya secara lisan dan itu menurut saya normatif,” katanya.
Lalu, lanjut Dedi, dengan sampai saat ini pemerintah belum ada tindakan atas terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB Sumut jelas menunjukkan pemerintah menjadi bagian inisiator kudeta di Partai Demokrat. “Publik pasti melihat itu,” ucapnya.
“Presiden Jokowi harusnya merasa perlu memberhentikan Moeldoko dari KSP, untuk membersihkan nama baik Presiden dan istana, karena ada anggapan Istana dan Presiden telah merebut partai Demokrat. Dan ini pencideraan yang sangat luar biasa,” imbuhnya.
Berkaca dari kasus dualisme kepemimpinan parpol sebelumnya, masih ujar Dedi, Moledoko sangat mungkin mendapatkan restu dari negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini disebabkan, SBY ataupun AHY paling konsisten berada di luar (oposisi), meskipun Demokrat lebih aman dari pada PKS dan PAN.
“Moeldoko juga kan bagian adari pemerintah. Tentu dia punya akses lebih ke pemerintah atau Kemkumham dibandingkan AHY atau SBY,” katanya. (nas)
