INDOPOSCO.ID – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Depok Sri Kuncoro menegaskan bahwa pihaknya jangan dijadikan “sertifikat halal” dalam pelaksanaan proyek pembangunan.
Hal itu diutarakan Sri Kuncoro dalam sambutan penandatanganan kerjasama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok di Aula Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Selasa (2/3/2021).
Sebab, dikatakan Sri Kuncoro, dengan adanya perjanjian kerjasama ini bukanlah Kejaksaan dianggap lembaga yang melegalisasi apapun kegiatan dari dinas maupun instansi terkait. Bukan berarti juga bahwa, Kejaksaan ditempatkan di ujung kegiatan dan melegalitasi semuanya. Karena dengan adanya perjanjian kerjasama ini, diharapkan semua bekerja dengan profesional dan proposional.
Sri Kuncoro menambahkan, bila ada permasalahan yang dihadapi suatu dinas/instansi, Kejari Depok akan berusaha untuk memberikan solusi. Jika sudah diberikan petunjuk, tapi dimungkinkan tidak dapat dilaksanakan oleh dinas atau instansi terkait, alangkah baiknya dikomunikasikan kembali agar ke depan tidak terjadi permasalahan.
“Jadi bukan berarti kami (Kejari Depok) dijadikan seperti sertifikat halal dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, karena yang kami sampaikan itu ialah solusi atas permasalahan yang dihadapi dan agar dilaksanakan supaya ke depan tidak ada permasalahan,” ucapnya.
“Supaya kita sama-sama nyaman jadi diharapkan, tidak ada dusta diantara kita. Seandainya kita memberikan solusi, maka hal itu telah sesuai dengan permasalahan yang dikomunikasikan. Suka tidak suka, kita sama-sama ASN. Dan, kita juga akan berusaha untuk mensejahterakan masyarakat Kota Depok. Saling bekerjasama dengan program kita masing-masing untuk menuju Indonesia maju dan sejahtera,” sambungnya.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Depok Rully Trie Prasetyo menuturkan, dengan ditandatanganinya kesepakatan kerjasama ini diharapkan penyelesaian masalah hukum di Perdata dan Tata Usaha Negara akan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Kerja sama ini memberi kesempatan kepada masing-masing lembaga untuk saling membangun koordinasi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta kualitas sumber daya manusianya yang menunjang penguasaan teknologi demi kemajuan pembangunan khususnya pada bidang hukum,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinkes Kota Depok Novarita mengatakan, bahwa kerjasama ini merupakan bagian dari akuntabilitas Dinkes dalam pelaksanakan suatu kegiatan. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pendampingan agar terhindar dari permasalahan hukum. “Kerjasama ini untuk menghindari permasalah hukum,” singkat Novarita. (ter)
