INDOPOSCO.ID – Vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Banten untuk tahap pertama sudah mencapai 99,58 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten siap untuk melaksanakan vaksinasi tahap selanjutnya sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan daerah dengan vaksinasi tercepat di tahap pertama, tahap berikutnya akan didahulukan pendistribusiannya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy pada rapat koordinasi tentang evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual, Kamis (11/2/2021) lalu.
Andika mengatakan, mengenai insentif tenaga kesehatan, telah didistribusi sampai dengan bulan Desember 2020 yang lalu untuk 2.378 tenaga kesehatan di Provinsi Banten.
Sedangkan target pelaksanaan PPKM berskala mikro di Provinsi Banten, lanjut Andika, berfokus di Tangerang Raya, yakni meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.
“Ini dikarenakan kabupaten/kota lainnya di Banten sudah keluar dari zona risiko tinggi. Selain itu pada wilayah Tangerang Raya dilakukan penekanan peningkatan angka kesembuhan,” ujar Andika.
Andika melaporkan, Pemprov Banten telah melakukan koordinasi dalam kaitan PPKM skala mikro dengan koordinasi penguatan Satgas tingkat kecamatan, posko tangguh dan dikombinasikan dengan “kampung tangguh”.
Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam arahan pembukanya mengatakan, dalam segi pelaksanaan PPKM Tahap I dab II kasus aktif nasional relatif naik, namun selama empat minggu terakhir mengalami penurunan kasus. Untuk angka kematian menurun dan kesembuhan di tujuh provinsi mengalami peningkatan. Ini menjadikan PPKM berskala mikro bisa menurunkan kasus di beberapa wilayah.
“Setiap kabupaten/kota secara keseluruhan dalam PPKM berskala mikro berdasarkan surat edaran masing-masing wilayah ikut serta. Data diminta untuk direkapitulasi BNPB guna diturunkan ke level posko atau desa/kelurahan untuk mendapatkan peta lengkap,” katanya.
Airlangga meminta, perlu segera ditindaklanjuti dari Menteri Kesehatan terkait antigen dan fasilitas kesehatan, pelatihan, pelaksanaan tracing, tracking dan treatment (3T) di desa.
Menteri Dalam Negeri diminta mengkoordinasikan daerah dan pos jaga desa dan kelurahan. Sementara, Kementerian Desa Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu kesiapan sosialisasi dana desa. (dam)
