• Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers
indoposco.id
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks
No Result
Lihat Semua
indoposco.id
No Result
Lihat Semua
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
  • Koran
Home Nasional

Tarik Ulur Ambang Batas Parlemen dan Presiden

Redaksi Editor Redaksi
Minggu, 24 Januari 2021 - 19:23
in Nasional
Foto ilustrasi/ist

Ilustrasi

Share on FacebookShare on Twitter

INDOPOSCO.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih melakukan kajian terkait ambang batas presidential treshold atau parliamentary treshold. PKB menginginkan angka presidential treshold rasional agar dapat menyehatkan kehidupan partai politik dan demokrasi.

“Kami tengah lakukan kajian. Ambang batas nanti harus lebih rasional dan bisa menghidupkan partai politik dan menyemarakkan demokrasi di Indonesia,” ujar Politisi PKB Jazilul Fawaid kepada INDOPOSCO.ID melalui gawai, Minggu (24/1/2021).

BacaJuga:

Peradi SAI Dorong Revisi UU Advokat dan Regenerasi Profesi di Era Modern

Cegah Kasus Dokter Meninggal, Menkes Percepat Pemberlakuan Aturan Baru Internsip

Anggota BPK Meninggal dalam Kebakaran, Polisi Sebut Ada Rekan di Lokasi

Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu, ambang batas parlemen diusulkan lima persen. Sementara ambang batas presiden 20 persen. Pembahasan ini masih dalam tahap harmonisasi di Baleg DPR.

“Kami menginginkan ambang batas parlemen di angka empat sampai lima persen. Sedangkan, untuk ambang batas presiden di kisaran 10-20 persen,” ungkap Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB ini.

Ia menegaskan, PKB tidak keberatan apabila ambang batas parlemen empat sampai lima persen. Apabila ambang batas capres diturunkan pada kisaran 10-20 persen akan membuka peluang alternatif dan kompetisi. Selain itu, penurunan tersebut akan membuat Pilpres 2024 semakin sehat dan semarak.

“Tidak ada dampak negatif pada pilpres. Ini perlu, karena kita melihat munculnya gesekan pada Pilpres 2019 lalu yang hanya dua paslon saja,” terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Surahman Hidayat menilai, penyederhanaan jumlah partai politik sampai saat ini belum berjalan, ditandai dengan masih banyaknya partai baru dalam setiap pemilu.

Parlementary threshold, menurutnya perlu dibuat bersifat nasional. Artinya, parpol yang tidak memenuhi parlementary threshold secara nasional tidak diikutsertakan dalam perhitungan kursi DPR RI. Selain itu juga tidak dilibatkan juga dalam proses perhitungan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

“Ini untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di level daerah dan nasional. Oleh karena itu kebijakan ini perlu diambil dengan pertimbangan kondisi parpol diselaraskan dengan kondisi nasional dan daerah,” bebernya. (nas)

Tags: demokrasipemilupolitik

Berita Terkait.

peradi
Nasional

Peradi SAI Dorong Revisi UU Advokat dan Regenerasi Profesi di Era Modern

Sabtu, 9 Mei 2026 - 03:30
dr
Nasional

Cegah Kasus Dokter Meninggal, Menkes Percepat Pemberlakuan Aturan Baru Internsip

Sabtu, 9 Mei 2026 - 00:30
bpk
Nasional

Anggota BPK Meninggal dalam Kebakaran, Polisi Sebut Ada Rekan di Lokasi

Jumat, 8 Mei 2026 - 20:31
Award
Nasional

Gelar 8th Top Digital Publik Relations Award 2026 Wujud Apresiasi Kinerja PR di Era Digital

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:47
Penghargaan
Nasional

Wuling Sabet Penghargaan Silver Chinese WOW Brand 2026, Bukti Loyalitas Konsumen Indonesia Kian Kuat

Jumat, 8 Mei 2026 - 19:37
Guru
Nasional

Sebut Negara Pilih Kasih, JPPI Kritik Pembatasan Masa Tugas Guru Non-ASN

Jumat, 8 Mei 2026 - 15:53

BERITA POPULER

  • Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    Buruh Sebut MBG Tidak Bermanfaat saat May Day, Prabowo Auto Respons Begini

    3700 shares
    Share 1480 Tweet 925
  • 22 Tahun UU PPRT Baru Disahkan, DPR RI: Ini Kemenangan Pekerja Perempuan

    1046 shares
    Share 418 Tweet 262
  • DPR Didesak Turun Tangan, Warga Pam Baru Benhil Bersikukuh Tolak Penggusuran Paksa

    673 shares
    Share 269 Tweet 168
  • Tuduh Seskab Teddy Gay, Amien Rais Siap Hadapi Gugatan Hukum

    662 shares
    Share 265 Tweet 166
  • Buruh dan Petani Pilih Aksi di DPR Ketimbang Monas demi Suarakan Kesejahteraan

    1298 shares
    Share 519 Tweet 325
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Standar Perlindungan Wartawan
  • Sertifikat Dewan Pers

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.

No Result
Lihat Semua
  • Home
  • Nasional
  • Megapolitan
  • Nusantara
  • Internasional
  • Ekonomi
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Multimedia
    • Fotografi
    • Video
  • Disway
  • Koran
  • Indeks

© - & DESIGN BY INDOPOSCO.ID.