Dinilai Samar, 18 Akademisi Hukum Desak MK Batasi Interpretasi Pasal 21 UU Tipikor
INDOPOSCO.ID - Sebanyak 18 akademisi hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyerahkan dokumen amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi ...
INDOPOSCO.ID - Sebanyak 18 akademisi hukum pidana dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyerahkan dokumen amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi ...
INDOPOSCO.ID - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara ...
INDOPOSCO.ID - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) angkat suara terkait Tapera. Mereka mengajukan uji materi UU No. 4/2016 ke ...
INDOPOSCO.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 96/PUU-XXII/2024 terkait Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ...
INDOPOSCO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) melanjutkan persidangan uji materi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha ...
INDOPOSCO.ID - Ketua Fraksi PartainKeadilan Sejahtera (PKS) MPR RI, Tifatul Sembiring, menegaskan pentingnya menjaga semangat reformasi agar tujuan menghadirkan negara ...
INDOPOSCO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diajukan oleh ...
INDOPOSCO.ID - Mahkamah Konstitusi dijadwalkan memutus perkara uji materi yang mempersoalkan praktik wakil menteri merangkap jabatan pada Kamis ini dalam ...
INDOPOSCO.ID - DPR RI telah memasuki masa persidangan I tahun sidang 2025-2026 setelah masa reses beberapa waktu lalu. Komisi III ...
INDOPOSCO.ID - Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Dr. M. Mukhlis Rudi Prihatno mengemukakan uji materi sejumlah pasal ...
INDOPOSCO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mengecualikan jurnalis, akademisi, hingga pelaku seni dari larangan pengungkapan data pribadi yang diatur ...
INDOPOSCO.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak ada persoalan konstitusional mengenai peran Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai pemegang otoritas (central authority) ...
