Nusantara

Nakhoda Kapal Pengangkut Limbah Dijerat Pidana Berlapis

INDOPOSCO.ID – Penyidik Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama KSOP Khusus Batam menerapkan pasal pidana berlapis terhadap Nakhoda Kapal SB Cramoil Equity yang mengangkut limbah tanpa izin ke Indonesia yaitu UU Lingkungan Hidup dan UU Pelayaran.

Dirjen Gakkum KLHK Rasio Ridho Sani menyatakan penerapan penegakan hukum pidana berlapis sengaja dilakukan agar ada efek jera.

“Diharapkan pelaku dapat dihukum seberat-beratnya karena melanggar UU Lingkungan Hidup dan UU Pelayaran. Penyidikan bersama yang dilakukan penyidik KLHK dan Penyidik KSOP Khusus Batam Kementerian Perhubungan merupakan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk menjaga dan melindungi lingkungan dan masyarakat akibat dampak pembuangan limbah ilegal, khususnya limbah dari luar negeri,” kata dia, seperti dikutip Antara, Kamis (13/1/2022).

Baca Juga : Progres Positif Negosiasi Indonesia di KTT Iklim COP 26 Glasgow

Menurut dia, penyidikan bersama dan pengenaan pidana berlapis merupakan terobosan dan inovasi penegakan hukum lingkungan hidup. “Agar kejadian seperti ini tidak terulang, kami akan mendalami keterlibatan pihak korporasi dan dari mana sumber limbahnya, apabila terbukti akan kami tindak dan mereka harus dihukum seberat-beratnya,” tegas Rasio Sani.

Tersangka nakhoda kapal berinisial CP dijerat Pasal 69 ayat 1 huruf d dan Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda minimum Rp5 miliar dan maksimum Rp15 miliar.

CP juga disangkakan dengan Pasal 329 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp300 juta.

Baca Juga : Pemerintah Akan Bangun Hunian Untuk Warga Terdampak APG Semeru

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button