Nusantara

Korupsi Hibah Ponpes, JPU Sebut FSPP Sempat Ngadu ke Gubernur Banten Nilai Bantuan Tidak Sesuai 

INDOPOSCO.ID – Sidang kasus bantuan Pondok Pesantren (Ponpes) tahun anggaran 2018 dan 2020 mulai digelar di Pengadilan Negeri Serang, dengan agenda pembacaan dakwaan.

Dalam pembacaan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan bahwa dalam perkara dugaan korupsi tersebut, negara telah dirugikan sebesar Rp70.792.036.300.

Pada penyaluran anggaran 2018, JPU menyebutkan, munculnya anggaran hibah bermula dari adanya pengajuan proposal dari Forus Silatuhrahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten kepada Gubernur Banten melalui Kepala Biro Kesra yang saat itu dijabat oleh Irvan Santoso, sebesar Rp27 miliar.

“Terdakwa Irvan Santoso hanya menyetujui untuk direkomendasikan kepada TAPD Provinsi Banten sebesar Rp 6.608.000.000, sesuai NotaDinas Kepala Biro Kesra Nomor: 978/718-kesra/VII/2017 tanggal 27 Juli 2017,” kata  JPU Yusuf dalam persidangan, Rabu (8/9/2021).

Namun, nilai dana hibah yang direkomendasikan oleh Irvan Santoso dianggap tidak sesuai dengan nilai yang diajukan, FSPP kemudian melakukan audiensi dengan Gubernur Banten dan menyampaikan terkait dengan hal tersebut.

“Terdakwa Irvan Santoso yang mengetahui adanya audiensi antara FSPP dengan gubernur, kemudian menghadap kepada gubernur dan menerima arahan untuk memenuhi permohonan FSPP dalam menyalurkan bantuan hibah uang kepada Pondok Pesantren tahun 2018,” ungkapnya.

Setelah itu, FSPP kembali mengajukan proposal bantuan dana hibah. Namun nilainya ada yang berbeda, FSPP memasukkan nominal bantuan menjadi sebesar Rp 71.740.000.000 dengan rincian untuk program pemberdayaan Ponpes dan operasional kegiatan FSPP tahun 2018.

Atas proposal tersebut, Irvan pun memberikan rekomendasi besaran bantuan hibah sebesar Rp 68.160.000.000 dengan FSPP sebagai calon penerima. Namun berdasarkan hasil evaluasi dari terdakwa Toton Suriawinata yang merupakan Ketua Tim Evaluasi, nominal hibah tersebut disesuaikan menjadi Rp 66.280.000.000.

Dengan kondisi itu, JPU menilai pemberian hibah kepada FSPP tidak sesuai dengan peruntukkannya. Sebab, FSPP disebut bukan merupakan penerima hibah yang berhak karena bukan Pondok Pesantren.

“FSPP Provinsi Banten adalah organisasi kemasyarakatan dan bukan pondok pesantren sebagai lembaga yang berhak menerima bantuan dana hibah uang pondok pesantren dari APBD Provinsi Banten tahun Anggaran 2018,” jelasnya.

Selanjutnya, setelah rekomendasi besaran bantuan hibah tersebut disetujui, terdakwa Toton melakukan evaluasi usulan pencairan hibah dengan tanpa melakukan penelitian secara cermat, kemudian memberikan persetujuan terhadap usulan tersebut.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button