Nusantara

Revitalisasi Danau Maninjau, Pemerintah Akan Batasi Larang Keramba Jaring Apung

INDOPOSCO.ID – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta pihak terkait segera melakukan pengalihan mata pencarian masyarakat sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumbar dari usaha keramba jaring apung (KJA), agar bisa memulai revitalisasi danau tersebut.

“Pengalihan ke mata pencarian baru supaya dilakukan dulu, baru kemudian melakukan pengurangan jumlah KJA,” kata Luhut seperti dikutip Antara, Rabu (16/6/2021). Ia mengatakan berdasarkan penelitian LIPI pada 2017, 90 persen penyebab pencemaran Danau Maninjau adalah akibat sedimen sisa pakan KJA.

Danau Maninjau maksimal hanya bisa menampung 6.000 unit KJA, namun saat ini jumlahnya sudah jauh melampaui karena itu harus segera dipindahkan dengan skema lain seperti perikanan darat. “Untuk percepatan, maka harus ada tenggat waktu yang jelas pada setiap langkah yang diambil dalam upaya revitalisasi Danau Maninjau ini. Kalau bisa akhir bulan ini sudah bisa dimulai,” ujarnya.

Ia meminta Kapolda, Danrem hingga Kepala Kejaksaan Tinggi memberikan dukungan penuh dalam upaya mengurangi jumlah KJA di Maninjau. Anggaran pengalihan mata pencarian masyarakat itu diperkirakan mencapai Rp 42 miliar, yang akan dibebankan pada Pemprov Sumbar dan Kabupaten Agam. Sementara, anggaran menyelesaikan persoalan sedimen yang telah menumpuk di dasar danau sebesar Rp237 miliar, berasal dari Kementerian PUPR.

Untuk mendukung upaya revitalisasi itu sejumlah kementerian di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa hingga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah melaksanakan program dukungan.

Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyebut untuk merevitalisasi Danau Maninjau seharusnya seluruh KJA dibersihkan dan dipindahkan dengan skema perikanan darat. Dengan demikian, prosesnya akan lebih cepat.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button