Nusantara

Pemprov Banten Dituding Sengaja Tahan Dana Bagi Hasil

INDOPOSCO.ID – Pengamat kebijakan publik Banten Ojat Sudrajat menuding Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten sengaja menahan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi Banten untuk 8 Kab/Kota Se Provinsi Banten.

Menurut Ojat, awalnya tertahannya DBH diketahui hanya terjadi di bulan Februari 2020, yang sampai saat ini tertahan di Bank Banten walaupun SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) atas DBH tersebut telah diproses oleh pihak BPKAD Provinsi Banten pada tanggal 2 April 2020. Namun berdasarkan informasi dari BPKAD Kabupaten Serang diketahui, pada tahun anggaran 2020 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten tersebut baru diterima hanya 5 bulan, yaitu bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni 2020.

Sedangkan dari mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2020, belum diterima oleh RKUD 8 Kab/Kota Se Provinsi Banten. ”Informasi itu pun dibenarkan oleh Kepala BPKAD Kab. Lebak melalui komunikasi telepon pada Sabtu tanggal 23 Januari 2021,” kata Ojat kepada INDOPOSCO.ID, Minggu (24/1/2021).

Dijelaskan, Pajak yang dimaksud adalah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

Dikatakan, berdasarkan Pergub Banten Nomor 14 Tahun 2019, perhitungan BHPP diatur dalam Pasal 7 dan perhitungan BHPP tahunan berkenaan untuk PKB, BBNKB, PBBKB dan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (5), dilaksanakan dengan periodisasi adalah, untuk penerimaan pajak daerah bulan Januari sampai dengan bulan November dapat dilaksanakan setiap bulan dan untuk penerimaan pajak daerah bulan Desember, dilaksanakan paling lambat Triwulan I tahun anggaran berikutnya. ”Perhitungan BHPP Tahun Berkenaan untuk Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilaksanakan setelah diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi,” terangnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button