INDOPOSCO.ID – Ketua Komite Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Program Studi (Prodi) Teknik Prof. Misri Gozan menjelaskan, akreditasi dari LAM teknik bukan sekadar status administratif, tetapi pemicu nyata perubahan mutu pendidikan teknik di Indonesia.
Program studi teknik di berbagai kampus, mulai dari UI, ITB, ITS, UGM hingga politeknik negeri, menjadikan akreditasi LAM teknik sebagai dasar untuk menyusun ulang kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).
Selain itu juga LAM Teknik juga mampu meningkatkan sarana dan fasilitas laboratorium, memperkuat kolaborasi strategis dengan industri, dan menyelaraskan standar nasional dengan pengakuan internasional (IABEE, Washington Accord).
“Dahulu, untuk akreditasi Prodi butuh waktu 2-3 tahun. Kalau sekarang hanya 120 hari kerja,” ujar Misri ditemui INDOPOSCO di Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Ia mengatakan, asosiasi Prodi akan mengalami kerugian apabila uji materi terhadap ketentuan LAM dikabulkan oleh Mahkamah Kontitusi (MK). Karena, asosiasi Prodi bisa turut mengawasi hingga membuat instrumen terkait tata kelola LAM.
“Kalau negara kembali menjalankan itu, kami tidak yakin mereka bisa menjalani,” katanya.
“Di prodi teknik di luar negeri itu bukan syarat, tapi kemandirian itu sebagai sanksi. Apabila ada negara turut campur itu akan dibatalkan,” imbuhnya.
Hal yang sama diungkapkan Ketua Majelis Akreditasi LAM Infokom Prof. Zainal A. Hasibuan. Dia membagikan pengalaman LAM Infokom dalam membangun standar akreditasi ICT nasional yang selaras dengan tuntutan global, terutama melalui afiliasi dengan Seoul Accord dan Seoul Accord General Committee (SAGC).
Forum ini dengan tegas menyatakan bahwa LAM-LAM bukanlah entitas komersial, melainkan organ pelaksana penjaminan mutu oleh komunitas keilmuan sendiri. Biaya akreditasi yang kini ditanggung langsung oleh perguruan tinggi. Sebelumnya ditanggung penuh oleh negara melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) justru sangat kecil dibandingkan manfaat jangka panjangnya.
Seperti, lanjut dia, peningkatan status akreditasi berdampak langsung pada daya saing lulusan, mempermudah kerja sama internasional dan sertifikasi profesi. Selain itu, menjadi dasar penguatan kurikulum, fasilitas laboratorium, dan jejaring industri, berfungsi sebagai alat akuntabilitas mutu di hadapan publik dan dunia kerja.
“Penghapusan LAM, atau pengembalian fungsinya secara penuh ke BAN-PT, akan sangat membahayakan posisi Indonesia di kancah pendidikan global karena LAM Teknik melalui IABEE adalah anggota penuh Washington Accord di bawah International Engineering Alliance (IEA),” tegasnya.
Sebelumnya, pelimpahan wewenang akreditasi program studi perguruan tinggi pada lembaga akreditasi mandiri dinilai melepaskan tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas pendidikan nasional.
Atas dasar tersebut, Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri Se-Indonesia (BKS Dekan FH PTN Se-Indonesia) bersama dengan sejumlah dosen dan mahasiswa fakultas hukum dari beberapa perguruan tinggi mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan lembaga akreditasi mandiri ke MK
Adapun pasal yang digugat ialah Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 55 Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. (nas)
