Outlook Ekonomi 2025, Viva Yoga Ajak Pelaku Usaha Investasi di Kawasan Transmigrasi
INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengajak para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya di kawasan transmigrasi. Skala usaha yang hendak diinvestasikan bisa dalam berbagai skala hingga skala besar. Diungkap Kementerian Transmigrasi telah menerima investasi investor dari Swiss yang membutuhkan lahan seluas 10 ribu hektare (ha).
Lahan seluas itu hendak dikembangkan tanaman jenis kakao. Di lahan yang ada mereka akan membangun pabrik yang juga membutuhkan sumber daya manusia.
“Model kerja sama pengembangkan bisnis seperti ini masih terbuka lebar di kawasan transmigrasi,” ujar Viva, saat menjadi narasumber ‘Outlook Ekonomi 2025’ bertajuk ‘Prospek Ekonomi Indonesia Tahun 2025 Tantangan dan Peluang’ yang digelar oleh Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND), di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).
Industrialisasi di luar Jawa, menurut Wamentrans, sudah diharapkan dan diinginkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tahun 1946.
“Bung Hatta saat itu mengatakan industrialisasi besar-besaran harus segera dibangun di luar Jawa untuk itu diperlukan pemindahan penduduk Jawa sebagai tenaga kerjanya,” tuturnya.
Di hadapan peserta seminar Viva menyebut ada pertanyaan dari sebagaian orang apakah masih relevan program transmigrasi. Mendapat pertanyaan yang demikian, dikatakan pada tahun 2024, Kementerian Transmigrasi memberangkatkan transmigran sebanyak 132 kepala keluarga.
“Transmigran sebanyak itu diperoleh dari 7 ribu kepala keluarga yang mendaftar,” ucapnya.
Viva mengatakan, sejak transmigrasi dilakukan secara resmi oleh pemerintah pada tahun 1950, telah dipindahkan penduduk dari Jawa dan Bali sebanyak 9 juta jiwa. Mereka dari 2,2 kepala keluarga. dan ditempatkan di berbagai provinsi di Indonesia.
Dengan adanya pemindahan penduduk dari Jawa dan Bali ke tempat-tempat yang masih longgar membuat wilayah Indonesia aman dan terjaga dari klaim milik negara lain.
“Dengan program transmigrasi inilah sebagai salah satu upaya untuk menjaga wilayah Indonesia,” ucap Wamentrans.
Selain untuk menjaga wilayah Indonesia, alasan mengapa Kementerian Transmigrasi dijadikan kementerian tersendiri di masa Presiden Prabowo adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup rakyat.
“Jadi tidak benar kalau transmigrasi memindahkan kemiskinan,” tegas Viva.
Viva mengutip pernyatan Presiden Sukarno saat Musyawarah Gerakan Nasional Transmigrasi pada tahun 1964 yang mengatakan, transmigrasi itu bukan soal memindahkan kemiskinan tetapi ialah menyebarkan penduduk ke seluruh nusantara. Transmigrasi ini soal mati hidup bangsa kita.
Secara data dan harapan Soekarno memang program itu bukan memindahkan kemiskinan, sebab ujar Viva, kawasan transmigrasi menjadi kawasan pertumbuhan baru.
“Dari lahan-lahan yang kosong yang selanjutnya menjadi kawasan transmigrasi hingga terbentuk 1.567 desa, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, dan 3 provinsi.
“Tiga provinsi itu adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan,” ujar Wamentrans.
“Daerah-daerah itu sekarang menjadi kawasan ekonomi dan pertumbuhan,” tambanya.
Hal demikian menurutnya, sesuai dengan harapan Presiden Soeharto.
Viva mengutip pendapat Soeharto pada tahun 1984 yang mengatakan, pelaksanaan transmigrasi dapat menunjang pembangunan daerah baru dengan terciptanya lapangan kerja, tambahan tenaga kerja dan pertumbuhan produksi. Pada gilirannya daerah-daerah transmigrasi akan mengembangkan ekonomi daerah.
Kesuksesan program ini menurutnya tidak hanya menciptakan kawasan ekonomi dan pertumbuhan namun juga mendukung program prioritas pembangunan di Presiden Prabowo yakni mewujudkan swasembada pangan.
Viva memegang data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan kawasan-kawasan transmigrasi adalah lumbung pangan nasional di luar Pulau Jawa.
“Tinggal mensinergikan dengan food estate sehingga keinginan mewujudkan swasembada pangan bisa tercapai,” ujarnya.
Selain Viva, hadir sebagai pembicara dalam Outlook Ekonomi 2025 adalah Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, dan Pengamat Ekonomi sekaligus Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani. (srv)
