Menteri PANRB Beber Progres Penataan Organisasi Kabinet Merah Putih hingga SAKP

INDOPOSCO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan, progres penataan kelembagaan Kabinet Merah Putih (KMP) hingga Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Hal tersebut disampaikan di Jakarta pada, Jumat (22/11/2024).
SAKP merupakan inisiasi untuk penguatan penyelarasan kinerja seluruh instansi pemerintah, yang awalnya bersifat cenderung instansional menjadi kinerja bersama dalam pencapaian target pembangunan nasional.
“Penerapan SAKP berimplikasi pada setiap kementerian dan lembaga akan bergerak mencapai outcome bersama, tidak lagi sibuk dengan target sendiri-sendiri,” kata Rini dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (23/11/2024).
Rapat itu turut dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy Wakil Menteri PPN Febrian Alphyanto Ruddyard. serta Wakil Menteri Keuangan 2 Suahasil Nazara.
Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PANRB merupakan Strategic Triangle sebagai bagian dari dukungan manajemen strategis Presiden.
Kementerian itu secara bersama-sama berperan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga guna keterpaduan perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut dalam rangka menjamin terselenggaranya, agenda pembangunan nasional berkelanjutan. Untuk mengawal agenda prioritas pembangunan nasional, ada sejumlah tindak lanjut. Salah satunya, fleksibilitas perencanaan.
“Terdiri dari indikator kinerja komposit lintas sektor, penentuan indikator kinerja masing-masing instansi pemerintah, serta keterpaduan dan program, kinerja, penganggaran, dan tata kelola sesuai prioritas pembangunan,” jelas Rini.
Saat ini, Kementerian PANRB tengah melakukan percepatan penataan kelembagaan kabinet. Penataan organisasi itu dipercepat agar anggaran, program pembangunan, serta kelembagaannya berjalan beriringan.
Dari 54 lembaga kementerian, sudah sebagian besar lembaga yang telah selesai dilakukan penataan organisasi dan tata kerja. Beberapa dalam proses pengusulan hingga finalisasi atau harmonisasi. (dan)