Tekan Tindakan Perundungan, Komisi X Dorong ‘Reward And Punishment’ kepada Pemda melalui TKDD
INDOPOSCO.ID – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengusulkan perlu adanya mekanisme ‘reward and punishment’ bagi pemerintah daerah (pemda), hal itu lantaran tren perundungan semakin meningkat.
Menururtnya, dengan adanya penghargaan ataupun hukuman, maka menjadi evaluasi dan pemantauan yang sungguh-sungguh terhadap Pemda. Saat ini, menurutnya, pemerintah daerah dalam menangani kasus bullying cenderung abai.
“Saya mengusulkan bagi pemerintah daerah yang lalai dan abai dan saat yang sama terjadi banyak tingkat perundungan ini tinggi, baik yang terjadi di sekolah maupun di luar sekolah, setelah pemerintah nanti melakukan evaluasi dan pemantauan. Saya setuju ada mekanisme reward and punishment,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/9/2024).
Untuk memastikan Pemda serius dalam menangani tindakan perundungan ini, Politisi Fraksi PKB itu juga mengusulkan untuk menerapkan punishment dengan mengurangi Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa (TKDD).
“Jadi dana transfer ke daerah dan transfer dana desanya dikurangi saja sebagai bagian dari tanggung jawab ketika perundungan terjadi tinggi dan terus menerus di daerahnya masing-masing itu. Saya kira ini perlu sebagai bagian dari kita memastikan Pemda serius menangani tingkat bullying,” tegasnya.
