Nasional

Sukseskan Reforma Agraria di Tanah Papua, Pemerintah Susun Strategi Percepatan Pemetaan Sosial dan Spasial Wilayah Adat

INDOPOSCO.ID – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sarmi menggelar Rapat Koordinasi GTRA Kontekstual Papua Kabupaten Sarmi secara daring dan luring di Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi pada Senin (30/8/2021).

Membawa tema Strategi Percepatan Pemetaan Sosial dan Spasial Wilayah Adat dan Penataan Aset dan Akses, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong realisasi Reforma Agraria Kontekstual Papua.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra yang hadir secara daring, membahas seputar bagaimana membangun Kabupaten Sarmi menggunakan Reforma Agraria yang berbasis data pemetaan sosial dan spasial wilayah adat.

Ia mengatakan bahwa hal ini menjadi krusial karena pembangunan tidak serta merta dilakukan tanpa mengetahui bagaimana situasi sesungguhnya di Papua. “Ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, semua pihak perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana situasi sesungguhnya di Papua,” ujarnya.

Surya Tjandra berkata bahwa Inpres tersebut menegaskan apa yang menjadi pandangan pemerintah dan apa yang perlu dilakukan dalam konteks Reforma Agraria di Papua dan Papua Barat. Beberapa arahan yang terdapat dalam Inpres, yaitu percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua serta kepastian hukum Hak Atas Tanah terkait kejelasan penataan kawasan hutan dan non hutan.

“Penataan batas kawasan hutan dan non hutan ini penting, melalui Stranas PK (Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi), ingin menetapkan batas secara pasti supaya tidak terjadi manipulasi di sana. Kita semua punya tugas mendukung itu, rasanya Papua menjadi tempat penting untuk kita lakukan secara detail,” jelas Surya Tjandra.

Tak hanya itu, Surya Tjandra berkata bahwa Inpres mendorong pendaftaran tanah adat/ulayat sesuai hasil inventarisasi masyarakat hukum adat dan tanah adat serta memfasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat serta dukungan dalam pelaksanaan major project.

Major Project tersebut berupa percepatan pembangunan wilayah adat Laa Pago dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Jayapura dan Merauke.

“Inpres ini memang tak hanya penyelesaian persoalan agraria namun juga soal keseluruhan semua pembangunan di Papua dan Papua Barat,” terangnya.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button