Tak Penuhi Standar, DPR Minta Faskes di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi di Perhatikan
INDOPOSCO.ID – Kasus positif Covid-19 di luar Pulau Jawa dan Bali naik. Namun sebaliknya, kasus di Jawa-Bali saat ini turun. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengatakan, pandemi Covid-19 merupakan wabah kesehatan. Oleh karena itu, menurutnya, penanganannya harus menggunakan indikator kuantitatif yakni laju penularan Covid-19.
“Indikator laju penularan itu di antaranya: kasus positif, kasus aktif yang dirawat di rumah sakit, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (RS) atau bed occupancy rate (BOR) dan kematian akibat Covid-19,” terang Netty Prasetiyani Aher melalui gawai, Minggu (1/8/2021).
Ia menuturkan, saat ini tingkat positivity rate masih di atas 25 persen. Kondisi tersebut masih masih di atas ambang batas WHO.
“BOR kita juga rata-rata masih di atas 90 persen. Dan kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia sempat tertinggi di dunia. Meskipun kemarin turun lagi,” bebernya.
Melihat laju penularan tersebut, dikatakan Netty, maka kapasitas respon pemerintah harus lebih baik atau lebih tinggi. Seperti tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan 3T (tracing, testing dan treatmen).
“Testing kita masih di bawah 400 ribu. Sementara Menteri Kesehatan (Menkes) dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI menjanjikan testing di atas 400 ribu,” terangnya.
Ia mengatakan, testing harus diperoleh dari kontak erat dan telusur, bukan10 persen yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Lalu, menurut dia, apabila ditemukan satu kasus positif Covid-19, maka harus dilakukan tracing dan testing terhadap 30 orang.
“Tapi kemarin tracing turun menjadi 20 orang, dan menurun lagi 5-10 orang,” ucapnya.
Kemudian dari testing dan tracing tersebut, dikatakan Netty bisa dipetakan kemampuan BOR di rumah sakit. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kemampuan BOR di Indonesia mencapai 400 ribu.
“Dari indikator laju penularan ini, maka pemerintah harus melakukan evaluasi besar-besaran di luar Jawa-Bali,” katanya.
“Untuk perpanjangan masa PPKM juga harus dibarengi dengan pencairan bantuan sosial yang memadai dan tidak telat,” imbuhnya.
Sebab, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa – Bali, masih ujar Netty, diklaim mampu menurunkan mobilitas dan BOR di RS. Tetapi enam wilayah regional di luar Jawa-Bali angka Covid-19 naik.
“Nampaknya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kapasitas fasilitas kesehatan (Faskes) di RS belum selengkap di perkotaan,” katanya.
“Cakupan vaksinasi pun hingga saat ini belum mencapai target, bahkan kekosongan vaskin di daerah juga perlu diantisipasi,” ujarnya. (nas)
