Seluruh Aparat Pemerintah Satu Komando Jalankan Larangan Mudik
INDOPOSCO.ID – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memastikan seluruh aparat pemerintah sudah satu komando menjalankan kebijakan larangan mudik Lebaran 2021.
Ia mengatakan upaya menekan laju arus mudik khususnya di wilayah Jawa Barat semakin masif.
“Hingga saat ini narasi kampanye imbauan dilarang mudik terus digencarkan hingga tingkat desa. Bahkan, para ulama di Jawa Barat mendukung keputusan pemerintah tersebut. Para ulama sudah kami ajak silaturahmi intinya dalam mencari kebaikan. Kemuliaan itu tidak boleh dilarang dan tetap dijalankan,” kata Ridwan Kamil saat mengikuti rapat koordinasi penanganan Covid-19 wilayah Jawa Barat dan pengendalian transportasi pada masa Idulfitri di Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (29/4/2021).
Pria yang akrab disapa Kang Emil ini menitipkan kepada aparat di tingkat kecamatan hingga desa untuk menyiapkan tempat karantina bagi warganya yang nekat mudik.
Lamanya waktu karantina di kampung halaman sekitar lima hari. Mekanisme lokasi karantina diserahkan sepenuhnya kepada aparat desa.
“Bisa disiapkan tempat karantina misalnya di gedung sekolah dasar (SD) sampai rumah angker silakan saja. Yang penting pesan penegasan kami sampai kepada pemudik, ngapain mudik karena pasti sampai kampung halaman akan ditahan,” ujar Kang Emil.
Kang Emil mengakui, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro jadi tolok ukur keberhasilan pengurangan dari kasus covid-19 di Jawa Barat. Oleh karena itu, seluruh desa di Jabar memiliki posko Covid-19 yang didukung dana desa.
“Kasus harian Covid-19 di Jabar menurun 9.000-10.000 per periode. Bed Okupansi rasio di rumah sakit mendekati 43 persen. Tingkat kematian 1,3 persen, 99 persen terpapar sembuh di Jabar,” kata Kang Emil.
Kang Emil mengatakan, kebijakan wilayah aglomerasi di Jawa Barat bukan semata-mata warga bebas hilir mudik di wilayah aglomerasi. Pemerintah tetap mengampanyekan larangan mudik lebih masif dibandingkan kebijakan aglomerasi.
Dia menyebutkan, ada 158 titik penyekatan di Jawa Barat. Jumlah tersebut termasuk di antaranya jalur tikus.
“Akan ada penutupan dan peningkatan razia di jalur tikus,” tegasnya.
Selain posko Covid-19 di desa, Kang Emil mengaku sudah membuat aplikasi canggih untuk memudahkan komunikasi antara perangkat desa maupun ketua RW dengan gubernur.
“Aplikasi tersebut namanya Sapa Warga. Jadi kepala desa atau RT/RW bisa langsung melaporkan informasi di lingkungannya lewat aplikasi tersebut. Seperti laporan harian petugas TNI/Polri menegakkan disiplin masker dengan mengirim foto hingga jaga jarak,” pungkasnya. (dam)
