Pemerintah Diminta Jadi Pendengar untuk Mengerti Kondisi Masyarakat
INDOPOSCO.ID – Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio mengatakan, musyawarah dan mufakat menjadi warisan dari para pendiri bangsa. Teknologi dalam berdemokrasi ini sangat canggih dalam sistem demokrasi dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah.
“Musyawarah mufakat adalah sebuah teknologi yang sudah jarang digunakan, bahkan hampir saja dilupakan orang dalam berdemokrasi di Indonesia,” kata Hendri Satrio, Rabu (17/2/2021).
Ia menyebut, akhir-akhir ini suasana berbangsa dan bernegara sangat gaduh akibat ‘perang’ kritik baik di media maupun media sosial (medsos). Padahal, apabila teknologi musyawarah dan mufakat terpelihara dengan baik, berbagai perbedaan pendapat yang ada di Indonesia akan selesai dengan baik.
“Perbedaan pendapat itu demokrasi, itu wajar. Kalau ada selisih paham, kan bisa selesaikan dengan bermufakat dan bermusyawarah,” katanya.
Hendri mengatakan, kritik harus disampaikan dengan baik. Tetap menghindari kritik yang berbau SARA, terutama agama. Dan menjunjung tinggi asas saling menghormati antar sesama.
“Saya yakin, apabila musyawarah dan mufakat dilakukan, maka komunikasi yang terjadi dalam demokrasi adalah saling menghormati,” ungkapnya.
Lebih jauh Hendri menuturkan, dalam berkomunikasi terutama saat memberikan kritik, semua pihak harus bisa menjaga emosi. Hal ini penting, agar pesan komunikasi bisa tersampaikan. Terkait kritik kepada pemerintah, Hendri mengingatkan, agar pemerintah mempelajari bahasa rakyat dalam menyampaikan kritik.
“Pemerintah harus membuka ruang dialog kepada rakyat dan pemerintah sebaiknya lebih banyak mendengarkan. Ini untuk mengetahui kondisi masyarakat,” ucapnya. (nas)
