Proyek CCTV Dinilai Boros dan Tak Pro Rakyat, Pengamat: Proyek itu Titipan Siapa?
INDOPOSCO.ID – Rencana penambahan kamera pengawas atau Closed Circuit Television (CCTV) di sejumlah titik Kota Jakarta menuai kritik.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menilai program tersebut bukan prioritas mendesak, dan justru berpotensi memboroskan anggaran daerah.
“CCTV itu nggak perlu banget ditambah-tambahin. Manfaatkan saja yang sudah ada,” kata Trubus saat dihubungi, Sabtu (31/5/2025).
Menurutnya, justru yang jauh lebih urgen saat ini adalah perbaikan sanitasi dan sistem drainase.
“Itu yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar warga Jakarta,” ujarnya.
Lanjut Trubus, ketimbang sibuk menambah perangkat elektronik yang mahal dan belum tentu efektif, Gubernur Pramono seharusnya memaksimalkan sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang melibatkan partisipasi aktif warga.
Ia menyebut, pendekatan berbasis masyarakat jauh lebih efisien dan membangun solidaritas sosial.
“Gubernur Pramono harus berani optimalkan kembali siskamling. Ini bukan hanya soal keamanan, tapi juga memberdayakan masyarakat untuk terlibat langsung. Selama ini belum terlihat keseriusan ke arah sana,” tandasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung soal ketidakjelasan nasib lowongan kerja yang sempat dibuka Pemerintah Provinsi Jakarta beberapa waktu lalu.
Trubus mendorong agar Gubernur Pramono lebih transparan dan fokus menyelesaikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan warga.
“Daripada menambah CCTV yang anggarannya tidak kecil, lebih baik perjelas status rekrutmen tenaga kerja yang sempat diumumkan,” jelasnya.
“Ini menyangkut harapan ribuan warga Jakarta yang menunggu kejelasan,” tambahnya.
Trubus menutup kritiknya dengan menegaskan bahwa anggaran daerah harus diarahkan pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Seperti sanitasi, drainase, dan pemberdayaan warga melalui siskamling disebutnya sebagai program yang lebih relevan dan berkeadilan.
“Jangan sampai program penambahan CCTV yang kurang optimal menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menjadi masalah bagi Gubernur Pramono,” pungkasnya.
Sebelumnya, sebanyak 100 CCTV baru telah dipasang di lima wilayah Jakarta untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat, terutama saat beraktivitas di malam hari.
Wakil Ketua DPRD Provinsi dari Fraksi PDIP, Ima Mahdiah, berharap jumlah CCTV terus bertambah, khususnya di kawasan rawan kriminalitas seperti pencurian kendaraan dan kejahatan asusila.
Senada, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jakarta Rany Mauliani menilai keberadaan CCTV juga bermanfaat sebagai alat bukti bila terjadi tindak kriminal.
Gubernur Jakarta Pramono menjelaskan, dengan tambahan ini, total CCTV di Jakarta kini mencapai 1.500 unit yang tersebar di titik strategis, termasuk di 12 taman yang beroperasi 24 jam.
Sementara itu, Kepala Diskominfotik DKI Budi Awaludin menyebut CCTV baru dipasang di sejumlah taman seperti Tebet Eco Park dan Taman Langsat, serta di beberapa RT/RW rawan bencana, termasuk tiga titik di Kebon Jeruk. (fer)
