Pengamat Desak Pj Gubernur DKI Jakarta Evaluasi Kinerja Pejabat Terkait PKL Ancol
INDOPOSCO.ID – Pengamat Kebijakan Publik, Zaki Mubarak, mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, untuk mengevaluasi kinerja para bawahannya, yaitu Direktur Utama PT. Pembangunan Jaya Ancol, Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, dan Camat Pademangan, Didit Mulyadi.
Evaluasi ini berkaitan dengan penataan PKL di Kawasan Wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
“Ini jangan dianggap persoalan remeh-temeh. Salah pengelolahan akan menambah buruk citra Pemprov DKI Jakarta,” katanya kepada indopos.co.id, pada Minggu (20/10/2024).
“Ya, sebaiknya Pj Gubernur perlu lebih proaktif menjembatani dan mencarikan solusi terkait penataan PKL,” imbuhnya.
Zaki mendorong agar dibuka ruang dialog seluas-luasnya dengan melibatkan DPRD sebagai representasi wakil rakyat untuk memediasi.
“Jadi semua pihak harus duduk bersama mencari penyelesaian yang terbaik,” ujarnya.
Zaki menegaskan bahwa para PKL yang merupakan warga sekitar kawasan wisata Ancol dijamin oleh undang-undang dan peraturan Gubernur DKI Jakarta, sehingga pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat.
“Pemerintah harus hadir untuk masyarakat kecil karena semua telah diatur oleh konstitusi; jangan melanggar aturan konstitusi,” pungkasnya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai ada hal yang ditutup-tutupi oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim terkait penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan strategis wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
“Bisa saja memang Walikota Jakut itu (Ali Maulanan Hakim) menutup-nutupi persoalan penataan PKL itu. Menurut saya juga jawaban dia ke media itu memang sudah faktanya menutup-nutupi,” katanya dikonfirmasi indopos.co.id pada Sabtu (19/10/2024).
Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim memilih untuk tidak memberikan tanggapan terkait isu penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Ancol, Pademangan, Jakarta Utara.
“Ya sudah tanyakan saja ke Ancol, (penataan PKL, red) itu kan urusan Ancol,” katanya ditemui indopos.co.id di Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).
Ketika dimintai tanggapan terkait pernyataan kontroversial Camat Pademangan, Didit Mulyadi, yang mengesampingkan peran Komisi B DPRD DKI dalam penataan PKL di Ancol, Ali merespons dengan nada sinis dan kemarahan tersirat, sebelum segera meninggalkan lokasi dengan tergesa.
“Udah lu tanya apa belum sama dia (Camat Pademangan, red), Gue kan enggak terpancing sama lu,” kilahnya. (fer)
