INDOPOSCO.ID – Para pemimpin negara ekonomi maju G7 akan berjanji bersatu untuk menentukan secara resmi untuk mengakui ataupun memberikan sanksi kepada Taliban, menurut 2 sumber diplomatik. Janji itu diperkirakan akan ditetapkan saat para pemimpin G7 bertemu secara virtual untuk membahas Afghanistan, Selasa (24/8/2021).
“Para pemimpin G7 akan sepakat untuk berkoordinasi mengenai apakah akan atau kapan mengakui Taliban. Serta pemimpin negara-negara G7 akan berkomitmen untuk terus bekerja sama secara erat,” tutur seorang diplomat Eropa seperti dikutip Antara, Selasa (24/8/2021).
Para sekutu Amerika Serikat masih kesal sebab Washington tidak segera berkomunikasi setelah Kabul jatuh ke tangan Taliban pada 15 Agustus. Para diplomat asing di Washington menjelaskan kerja sama hendak menjadi tema utama dari pembahasan dalam pertemuan virtual tersebut.
Pengambilalihan kekuasaan secepat kilat oleh Taliban atas Afghanistan pada Agustus membuat para pemerintah asing berebut serta memicu eksodus massal orang-orang yang panik dari negara itu. Pengambilalihan cepat oleh Taliban itu terjadi setelah pasukan AS mulai mundur serta Presiden Ashraf Ghani melarikan diri.
Para pemimpin G7, yakni Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, Jerman, Kanada, serta Jepang, kemungkinan secara terpadu akan memberikan pengakuan atau menjatuhkan sanksi baru, untuk mendorong Taliban mematuhi janji untuk menghormati hak-hak perempuan serta hubungan internasional.
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan menekankan pendekatan terpadu selama pembicaraan G7, yang juga akan menyertakan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jen Stoltenberg serta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres, tutur Duta Besar Inggris untuk AS Karen Pierce.
“Kami ingin memulai proses pengembangan rencana yang jelas, sehingga kami semua bisa mengatasi rezim baru Afghanistan dengan cara yang terpadu serta terencana bersama. Kita akan menilai rezim baru (Afghanistan) berdasarkan tindakan, bukan kata-kata,” tutur Pierce.
Pengakuan adalah suatu tindakan politik yang diambil oleh negara-negara berdaulat dengan konsekuensi penting, termasuk membolehkan Taliban mendapat bantuan asing seperti yang diandalkan oleh pemerintah Afghanistan sebelumnya.
Perjanjian 2020, yang ditandatangani oleh pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, secara eksplisit menyatakan kalau kelompok Taliban “tidak diakui oleh Amerika Serikat sebagai sebuah pemerintahan.
“Pengakuan ini adalah salah satu sisa pengaruh terpenting yang masih kita punya,” tutur Annie Pforzheimer, pensiunan diplomat AS yang dari 2017 hingga 2018 menjabat sebagai wakil kepala misi di kedutaan AS di Kabul.
Pengakuan akan ” jauh lebih kuat” apabila dikoordinasikan dengan baik serta memastikan kalau pemerintah baru bersifat inklusif dan mengakui komitmen hak asasi manusia Afghanistan, tuturnya.
Para pemimpin G7 juga akan membahas kemungkinan perpanjangan batas waktu penarikan pasukan AS oleh pemerintahan Biden hingga 31 Agustus. Tenggat itu memberi Amerika Serikat serta negara-negara lain lebih banyak waktu untuk menemukan serta mengevakuasi para warga negara Barat, warga Afghanistan yang membantu pasukan NATO serta AS, dan orang-orang lainnya yang menghadapi risiko.
Inggris serta Prancis mendesak untuk mendapatkan tambahan waktu. Namun, seorang pejabat Taliban menyatakan pasukan asing tidak meminta perpanjangan waktu serta perpanjangan tidak akan diberikan meski mereka memintanya, tutur beberapa sumber.
Para pemimpin G7 juga akan berkomitmen untuk mengkoordinasikan sanksi serta pemukiman kembali gelombang pengungsi, tutur sumber tersebut.
Menurut Pierce, G7 akan mempertimbangkan upaya evakuasi saat ini serta berkomitmen untuk berkoordinasi erat pada langkah-langkah lebih lanjut, termasuk keamanan, bantuan kemanusiaan, serta pemukiman kembali pengungsi.
“Kita ingin bekerja sama untuk menyampaikan poin yang sangat penting kalau kami tidak ingin Afghanistan menjadi tempat berkembangbiaknya terorisme. Kami tidak mau itu terjerumus ke dalam keadaan sebelum peristiwa 9/11 (11 September),” tuturnya.
Jerman akan menekan mitra G7 agar memberikan dana tambahan untuk bantuan kemanusiaan, tutur Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas pada Senin( 23/8). “Menurut saya, negara-negara G7 harus memenuhi tanggung jawab mereka serta menemukan cara untuk mengurangi kesulitan kemanusiaan akut yang sudah lazim di area itu serta yang akan meningkat selama beberapa minggu mendatang,” ucap Maas.
Pada Minggu( 22/ 8), Biden menjelaskan kepada reporter kalau Amerika Serikat sudah berkomunikasi dengan Taliban untuk memfasilitasi evakuasi, namun kelompok itu” meminta legitimasi” dalam jangka panjang.
Permintaan itu berarti Taliban akan membutuhkan “bantuan tambahan dalam hal bantuan ekonomi, perdagangan, serta berbagai macam hal”. Namun, tanggapan internasional termasuk kemungkinan penjatuhan sanksi akan bergantung pada tindakan Taliban ke depan di Afghanistan. (mg2/wib)
