Demonstrasi Massal Cermin Kekecewaan Publik Selama 1 Dekade
INDOPOSCO.ID – Pengamat Politik Rocky Gerung menilai kericuhan dalam aksi demonstrasi di berbagai kota Indonesia bukanlah peristiwa yang muncul tiba-tiba. Menurutnya, gelombang protes yang berujung bentrokan itu merupakan akumulasi kekecewaan publik terhadap kondisi sosial ekonomi dan demokrasi dalam sepuluh tahun terakhir.
“Setiap peristiwa yang bersifat massal, yang menggerakkan orang banyak, pasti punya potensi kekerasan. Tetapi hak rakyat untuk berdemonstrasi tetap harus dijamin,” ujar Rocky dalam video di kanal YouTube-nya seperti dikutip, Minggu (31/8/2025).
Rocky menekankan, aturan dalam berdemonstrasi memang tidak boleh brutal. Namun, benturan demi benturan yang terus berulang menunjukkan adanya momentum atau pemicu yang tak bisa diabaikan. Ia menyebut, selain faktor spontanitas massa, ada pula persaingan elite politik yang kerap memanfaatkan momen protes.
“Lepas dari soal persaingan elit yang kelihatannya juga memanfaatkan momentum-momentum demonstrasi ini, kita mau coba bayangkan satu upaya untuk menghasilkan kembali negeri yang memungkinkan kita merasakan kenikmatan menjadi warga negara yaitu tidak ada rasa takut kalau mengucapkan pendapat,” jelasnya.
Lebih jauh, Rocky mengingatkan pentingnya mengembalikan ruang kebebasan sipil di Indonesia. Ia menilai, selama satu dekade terakhir, masyarakat seolah dipaksa untuk takut berpendapat karena ancaman Undang-Undang ITE.
“Nah ini kondisi yang bertahun-tahun tidak dihasilkan selama 10 tahun ini, seolah-olah berpendapat itu dihadang oleh undang-undang, karena itu akan ada penjara menunggu,” tuturnya.
Menurut Rocky, demonstrasi hari ini adalah “ledakan” energi yang lama tertahan. “Jadi, ledakan hari ini sebetulnya adalah akumulasi dari keadaan selama 10 tahun, di mana pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Jokowi, menghalangi ekspresi dengan ancaman-ancaman yang sangat tidak masuk akal yaitu undang-undang ITE,” lanjutnya.
Leihlanjut, Rocky menyebut jika aksi unjuk rasa di sejumlah daerah terjadi bukan hanya karena represi terhadap kebebasan berpendapat, tetapi juga akibat frustrasi sosial yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi yang kian sulit.
“Dan sekarang itu seolah-olah outletnya terbuka sehingga orang tumpah kemarahannya (dengan demonstrasi) di jalan raya. Tapi lebih dari itu kita coba lihat juga bahwa ada frustrasi sosial sebetulnya yaitu keadaan ekonomi,” terangnya.
“Jadi jalan raya itu jadi semacam pertemuan antara gumpalan energi yang selama 10 tahun tertahan dan kondisi real (sebenarnya) masyarakat kita yang mengalami kesulitan ekonomi dan itu adalah keluhan demokrasi yang akhirnya berujung pada peristiwa tragis,” tambahnya.
Ketika ekonomi menjerat dan kebebasan dibatasi, jalan raya pun berubah menjadi panggung sejarah, tempat rakyat menuliskan kemarahannya. (her)
