Soroti Kasus Bullying di Binus School Simprug, Komisi X DPR Dorong Pendidikan Karakter
INDOPOSCO.ID – Dugaan perundungan (bullying) di SMA Binus Simprug atau Binus School Simprug yang saat ini kasusnya sedang diproses di Polres Jakarta Selatan, menambah panjang kasus perundungan yang terjadi pada remaja dan pelajar. Menyoroti hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengaitkannya dengan pendidikan karakter bagi siswa.
“Ya pendidikan karakter ini dilakukan secara kolaborasi antara orang tua, guru dan pihak sekolah,” ujar Dede dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Dede juga mendorong pemerintah memperbanyak program atau event bagi anak remaja. Dede menilai kegiatan seperti ekstrakurikuler dapat ikut membentuk karakter siswa. Selain itu, ia juga mengusulkan agar kegiatan murid di luar ruangan diperbanyak sehingga fungsi motorik atau energi anak lebih maksimal dicurahkan untuk hal positif.
“Pihak sekolah bisa menghidupkan kembali ekskul seperti pramuka. Tapi pramuka harus ada kegiatan di luar ruangannya bukan hanya soal baju, intinya dimaksimalkan aktivitas luar ruangan agar dapat membentuk pendidikan karakter yang baik,” imbuhnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga menilai pemerintah dapat memaksimalkan program untuk anak sekolah di luar pembelajaran reguler siswa, terutama bagi siswa usia remaja. Menurutnya, selain agar siswa bisa menyalurkan energi untuk hal positif, hal tersebut juga dapat memaksimalkan peran generasi muda.
“Negara terus konsen bahwa anak membutuhkan pelampiasan energi besar mereka melalui aktivitas positif di luar ruangan, ketika tidak ada aktivitas mereka larinya nongkrong dan menimbulkan tindakan bullying,” ungkap legislator Dapil Jawa Barat II itu.
Dede mengingatkan bahwa ada banyak anggaran pendidikan yang tersebar di berbagai kementerian, khususnya dalam hal pembinaan bagi generasi muda. Tak hanya di Kemendikbudristek, anggaran tersebut juga ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPA), serta Kementerian Agama.
