Headline

Wacana Penundaan Pemilu Langgar Asas Kedaulatan Rakyat

INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menegaskan upaya menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan pelanggaran terhadap asas kedaulatan rakyat.

Titi menjelaskan kedaulatan rakyat merupakan salah satu asas yang menjadi dasar terbentuknya konstitusi sehingga pelanggaran terhadap asas itu merupakan pelanggaran terhadap konstitusi negara UUD 1945. “Asas kedaulatan rakyat selama ini kita praktekkan melalui penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil,” kata Titi, seperti dilansir Antara, Minggu (6/3/2022).

Ia lanjut menegaskan upaya menunda pemilu karena alasan yang tidak lazim, tidak logis, dan tidak ada presedennya yaitu untuk stabilitas ekonomi merupakan upaya melemahkan asas kedaulatan rakyat.
“(Pemilu yang tertunda, Red.) membuat daulat rakyat tidak bisa teraplikasikan,” terang Titi.

Ia lanjut menyampaikan upaya menunda Pemilu 2024 juga melanggar kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum secara berkala atau periodik sebagaimana telah diperintahkan oleh aturan konstitusi.

Baca Juga: Wacana Tunda Pemilu 2024, Ini Hasil Survei LSI

“Di Pasal 22E ayat 1 telah disebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) setiap 5 tahun sekali. Kewajiban menyelenggarakan pemilu secara berkala jelas-jelas dilanggar oleh narasi penundaan pemilu ini,” kata dia.

Terakhir, Titi menyampaikan upaya menunda Pemilu 2024 merupakan alasan menerabas atau melanggar pembatasan masa jabatan yang telah diatur dalam UUD 1945.

“Konstitusi memang bisa diganti, bisa diamendemen. Tetapi, semangat konstitusionalisme berdemokrasi merupakan komitmen bernegara kita,” terang Titi.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button