INDOPOSCO.ID – Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Pemerintah dan DPD RI menyepakati perubahan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
“Kami menyepakati bersama dengan pemerintah bahwa usulan terkait perubahan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk masuk sebagai usulan baru dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021,” ucap Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menhumkam) dan DPD RI yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Baleg DPR RI seperti dikutip Antara, Rabu (15/9/2021).
Usulan tersebut ialah inisiatif dari pemerintah yang diutarakan oleh Menkumham Yasonna Laoly dalam rapat kerja tersebut.
Ada pun yang melatarbelakangi usulan melaksanakan perbaikan terhadap UU ITE adalah persoalan-persoalan yang dialami dalam pengimplementasian undang-undang tersebut, khususnya terkait dengan pasal- pasal berketentuan pidana yang berpotensi multi-tafsir.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar Yasonna.
Perubahan tersebut, tutur Yasonna meneruskan, dibutuhkan untuk memperjelas kembali perbuatan-perbuatan yang dilarang ketika menggunakan sarana elektronik dengan membiasakan kembali pada ketentuan pidana yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana( KUHP).
Selain itu, perubahan juga berarti untuk dilakukan guna menambah ketentuan pidana bagi tiap orang yang menyebarluaskan informasi atau pemberitaan bohong atau palsu yang menimbulkan keonaran di masyarakat, khususnya yang dilakukan lewat sarana elektronik.
Usulan perbaikan UU ITE berdasarkan pada pertimbangan prioritas nasional dan kesiapan teknis dengan senantiasa memikirkan urgensi dan beban pembahasan.
Selain perubahan terhadap UU ITE, Menkumham juga mendorong empat RUU lainnya untuk dapat dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021, yaitu RUU tentang Perampasan Aset, RUU KUHP yang berstatus carry over, RUU tentang Pemasyarakatan yang berstatus carry over, dan tentang perubahan UU BPK.
“(Berdasarkan, red.) hasil kesepakatan kami dengan pimpinan, kami minta RUU BPK untuk diusulkan oleh DPR RI,” tutur Yasonna.
Oleh sebab itu, di akhir Rapat Kerja Baleg DPR RI dengan Menkumham dan DPD RI, telah disetujui empat RUU untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2021, yakni RUU KUHP yang berstatus sebagai carry over, RUU Pemasyarakatan yang berstatus carry over, revisi UU ITE, dan revisi UU BPK. Baleg DPR RI juga telah menyepakati bahwa revisi UU BPK akan diusulkan oleh DPR RI. (mg4/wib)
