Headline

Bahas RUU KUHP, Target Harus Jelas

INDOPOSCO.ID -Tidak usah terburu-buru dalam pembahasan kembali Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), tetapi target waktu penyelesaiannya harus jelas.

Selain itu, perlu pembahasan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat, akademikus, dan mahasiswa untuk lebih memperkaya RUU KUHP.

Rancangan undang-undang ini jangan sampai bernasib sama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Belum masuk Lembaran Negara Republik Indonesia, sejumlah pihak malah ancang-ancang mengajukan permohonan uji materi UU yang pembentukannya menggunakan metode omnibus law itu ke Mahkamah Konstitusi.

Sejak RUU KUHP batal disahkan pada bulan September 2019, buntut dari demo mahasiswa terkait dengan sejumlah pasal, pemerintah memberi kesempatan kepada publik untuk menyampaikan aspirasinya.

Bahkan, Pemerintah membuka ruang dialog, seperti diskusi secara virtual bertajuk “Apakah Pembaruan KUHP Sudah Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia?” di Jakarta, Kamis (27/5).

Judul diskusi itu mencerminkan kehati-hatian Pemerintah, apalagi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan No. 6/PUU-V/2007 telah mencabut Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 serta Pasal 154 dan 155 KUHP tentang penghinaan presiden dan pemerintah.

Meski telah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014-2019, pemerintah dan DPR RI periode 2019-2024 perlu cermat ketika membahas kembali RUU KUHP, terutama pasal-pasal yang kontroversial.

Ketentuan yang berkaitan dengan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden RI (pasal 218 dan 219 RUU KUHP), misalnya, perlu ketelitian meski Pasal 220 menegaskan bahwa kedua pasal tersebut merupakan delik aduan.

Tindak pidana ini hanya dapat dituntut berdasarkan aduan, atau beda dengan pasal-pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden yang sudah dianulir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, yakni Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.

“Kelahiran kembali” pasal-pasal tersebut meski bernuansa lain juga menimbulkan pro dan kontra. Kendati demikian, pembuat undang-undang perlu menampung masukan dari sejumlah kalangan, termasuk Guru Besar Hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.H.

Argumentasi Prof. Faisal ini berlandaskan pada fungsi presiden yang termaktub dalam konstitusi. Oleh sebab itu, seyogianya tidak mengaitkan dengan prinsip kesetaraan kedudukan di muka hukum (equality before the law) demi menjaga muruah (kehormatan) Presiden/Wakil Presiden RI sekaligus bangsa ini di mata dunia.

Selanjutnya, terkait dengan tindak pidana makar, definisi istilah ini ada dalam Pasal 167 RUU KUHP. Dijelaskan bahwa makar adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang telah diwujudkan dengan adanya permulaan pelaksanaan perbuatan tersebut.

Sementara itu, makna “makar” versi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Namun, di dalam RUU ini terdapat tiga jenis makar: Pertama, makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 191); Kedua, makar terhadap NKRI (Pasal 192); Ketiga, makar terhadap pemerintah yang sah (Pasal 193).

Bagi pelanggar pasal 191 dan 192, terancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun, sedangkan ancaman pelaku makar terhadap pemerintah yang sah (Pasal 193) melihat siapa pelakunya.

Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Bagi pemimpin atau pengatur makar, ancamannya lebih berat atau maksimal 15 tahun.

Bendera Kusut Dipidana

Pasal-pasal lain yang mendapat perhatian publik terkait dengan penodaan terhadap bendera negara. Jika Pasal 235 tetap dipertahankan hingga RUU ini menjadi undang-undang, warga yang mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam bisa dipidana denda paling banyak Kategori II atau Rp10 juta (Huruf b).

Denda sebesar itu juga diberlakukan bagi yang memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial; mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain atau memasang lencana atau benda apa pun pada bendera negara; atau memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.

Ancaman hukuman tambah berat terhadap setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara. Pelanggar pasal ini dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V atau Rp500 juta (Pasal 234).

Pasal lainnya, seperti pasal santet (Pasal 252 RUU KUHP), juga mengundang pro dan kontra. Dosen Fakultas Hukum Unissula Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. memandang perlu mengkaji ulang karena sangat subjektif, bahkan obscure (tidak jelas) karena tafsirannya sangat bergantung pada cara pandang masing-masing.

1 2Laman berikutnya
Sponsored Content
Back to top button