Terkait Kawasan Industri Halal, Komentar Menkeu Seperti Ini
INDOPOSCO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sejumlah kepala
daerah tertarik membangun kawasan industri halal di wilayahnya.
“Setelah kita luncurkan inisiatif di Sidoardjo (Jawa Timur) dan Cikarang (Jawa Barat). Beberapa
gubernur juga katakan mau bangun kawasan industri halal,” kata Sri Mulyani usai rapat pleno
kedua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang dipimpin Wakil
Presiden RI Ma’ruf Amin di Jakarta, Senin (30/5/2022).
Sri Mulyani mengatakan rencana pembentukan kawasan industri halal ini perlu didukung
kementerian dan lembaga, karena pendirian kawasan industri halal perlu diikuti dengan
dukungan dan kerja sama agar para pelaku ekonomi syariah masuk ke calon kawasan industri
halal tersebut.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mendorong kementerian/lembaga membuat program-program
seperti insentif dan juga fasilitas yang dapat dinikmati pengusaha ekonomi syariah agar masuk
ke kawasan industri halal.
Baca Juga: Kawasan Industri Halal Didorong Segera Terisi dan Beroperasi
“Termasuk untuk bisa mengundang para pelaku ekonomi masuk di dalam kawasan ekonomi
halal tersebut, apa manfaatnya dan apa kelebihannya sehingga mereka bisa tertarik dan tentu
berbagai prioritas dan fasilitas yang bisa dinikmati,” ujar Sri Mulyani.
Hal itu, katanya, juga menjadi salah satu program yang diminta oleh Wakil Presiden Ma’ruf
Amin agar diakselerasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal
dunia.
“Ini untuk memfokuskan pada percepatan, jadi pada percepatan pelaksanaan program-
program,” kata Sri Mulyani dilansir Antara.
Pengembangan industri halal akan sejalan dengan Masterplan Industri Halal Indonesia yang
sedang disusun untuk periode 2022 – 2029. Masterplan atau rencana induk tersebut direncanakan diluncurkan pada kuartal IV 2022, dan akan masuk di dalam Rencana Kerja
Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional, dan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional.
Sementara itu, Wapres Ma’ruf mengatakan akan membentuk Komite Daerah Ekonomi dan
Keuangan Syariah untuk membangun kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan
Syariah (KNEKS) di masing-masing daerah, serta mempercepat terwujudnya cita-cita Indonesia
sebagai pusat produsen halal dunia.
“Kita akan membangun kelembagaannya sampai ke daerah dengan membangun Komite
Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di seluruh provinsi,” ujar Ma’ruf. (aro)
