Khoja Mamdani
INDOPOSCO.ID – Nasib Zohran Mamdani kelihatannya lagi baik. Calon wali kota New York yang beragama Islam ini memang dipojok-pojokkan sebagai sosialis ekstrem. Tapi pemilih yang moderat lagi terpecah tiga: dua dari independen, satu dari partai Republik.
Mamdani akan kalah kalau tiga lawannya itu bergabung jadi satu. Dan itu tidak mungkin. Andrew Cuomo adalah mantan gubernur negara bagian New York. Ia ”menurunkan diri” menjadi calon wali kota New York. Sulit untuk mendukung dua pesaing Mamdani.
Di New York, jadi wali kota kelihatannya lebih ”berkuasa” daripada jadi gubernur. Semua wali kota New York lebih populer dibanding gubernur negara bagian New York.
Calon satunya lagi, Eric Adams, sekarang masih menjabat wali kota. Sulit untuk mundur. Incumbent merasa lebih pede.
Sedang calon satunya lagi, Curtis Sliwa adalah calon resmi dari partai Republik. Tidak mungkin ia mundur karena tidak mau kalah lagi.
Meski dalam jajak pendapat terakhir Mamdani dapat suara 35 persen, yang 65 persen terbagi tiga: Cuomo 25 persen, Adams 15 persen, Sliwa 14 persen. Sisanya belum menentukan pilihan.
Pilkada kota New York masih empat bulan lagi. Pergeseran suara masih bisa seru.
Umumnya orang Amerika tidak peduli bahwa Mamdani itu Islam. Politikus umur 33 tahun ini dinilai sangat Amerika.
Justru orang Islam yang gegap gempita. Di seluruh dunia. Tidak peduli Islam yang mana Mamdani itu.
Seharusnya orang Indonesia merasa lebih dekat dengan Mamdani. Bukankah Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat?
Leluhur Mamdani adalah orang Gujarat –satu wilayah yang meliputi bagian selatan perbatasan antara India dan Pakistan.
Orang Gujarat memang dikenal sebagai pedagang yang hebat. Bisa disebut seperti orang Wenzhou di Tiongkok. Atau seperti orang Belanda di Eropa. Orang Gujarat adalah ”Yahudi”-nya India.
Tentu tidak semua orang Gujarat seperti itu. Orang Gujarat sendiri akan bilang: kalau ada pedagang hebat di Gujarat hampir pasti itu orang dari minoritas Khoja.
Orang Khoja asalnya dari Parsi. Karena itu mereka Islam.
Islam yang mana?
Islam syi’ah.
Syi’ah yang mana?
Syi’ah Ismaili. Bukan syi’ah 12 imam.
Syi’ah Ismaili adalah syi’ah yang dipimpin oleh Agha Khan. Ketika kalah oleh mayoritas di Persia, mereka menyingkir ke timur. Ke India.
India (termasuk Pakistan) waktu itu dijajah Inggris. Pun Afrika Timur. Maka di pertengahan tahun 1800-an Inggris membuka kesempatan bagi orang India untuk ke Afrika Timur. Ke Tanzania, Madagascar, Somalia, sampai ke Uganda.
Ayah Zohran Mamdani termasuk yang berimigrasi ke Uganda. Jadi ilmuwan di Kampala. Zohran pun lahir di ibu kota Uganda.
Anda sudah tahu: tahun 1972 Uganda dikuasai diktator pujaan Anda, Idi Amin. Saat itulah minoritas Khoja diusir dari Uganda. Meski minoritas orang Khoja menguasai banyak bidang kehidupan. Apalagi di Tanzania dan Madagascar.
Orang minoritas Khoja pun menyebar ke berbagai negara: Inggris, Kanada, Amerika. Ayah Mamdani terusir ke Afrika Selatan, lantas ke Amerika. Remaja Mamdani diajak serta ke Amerika.
Siapa sangka anak imigran Khoja yang terusir dari kediktatoran Uganda kini menjadi calon wali kota ”ibu kota dunia”.
Khoja adalah contoh minoritas yang sukses di mana-mana. Double minoritas. Bahkan triple. Hitung sendiri.(Dahlan Iskan)
Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 21 Juli 2025: Rangkap Jabatan
Ketut Bagiarta
Kalau Abah mengusulkan sistem one board di perusahaan, jadi tak perlu ada komisaris, usul saya kementerian juga one board. Tidak perlu ada wakil menteri, yang karena gajinya “kecil” harus diberi tambahan melalui gaji komisaris. Jadi pekerjaan menteri yang perlu diwakilkan, langsung ke dirjen saja.
Hendri Ma’ruf
Mencerahkan! Tulisan pak D Iskan tentang Wakil Menteri rangkap jabatan sebagai Komisaris ini sungguh mencerahkan semua pihak. Mengapa harus ada Dewan Komisaris? Pertanyaan sangat mendasar ini mungkin tak pernah terpikirkan olrh pemegang saham BUMN (Kementerian BUMN), oleh pembuat undang-undang (DPR), dan oleh penegak hukum. Why? Pertanyaan ttg mengapa ini yang terlebih dulu mestinya terjawab oleh masing² pihak yg saya sebutkan itu. Bahwa harus harus dibahas dan dilaksanakan, ya jelas iya. Hal selanjutnya setelah pertanyaan Mengapa/Why itu adalah kalaupun tak bis dihindarkan harus ada Dewan Komisaris, pelaksanaannya tidak sungguh-sungguh berdasarkan asas yang baik yaitu asas “merit system.” Siapa yang layak, dialah yang diangkat. Termasuk ukuran apakah seirama dg pemegang saham yang mengangkatnya, itu yg jadi ukuran. Ukuran cocok tidaknya harus memenuhi syarat STAF (shiddiq/benar, tabligh/menyampaikan yaitu tidak menutupi/menyembunyikan, amanah/trustworthy, fathonah/cerdas/sensible). Memang tida mudah memilih kandidat Komisaris yg seperri itu. Tapi kalau mau terhindari intrik politik dan mencegah fries yg tak perlu antar komisaris dan direksi ya harus dilakukan begitu. Soal rangkap jabatan ukurannya saya usulkan tambahan: lebih besar manfaat atau mudharatnya? Kalau lebih besar mudharatnya, batalkan.
ACEP YULIUS HAMDANI
Kalau boleh, saya pribadi lebih menyukai postur Kabinet, BUMN dan Danantara yang ramping-ramping saja, kalau terlalu gemuk jadi obesitas, boros, sering jajan dan sulit mengambil keputusan. Ingat itu pendapat pribadi saya, kalau anda ?, silahkan saja toh saya bukan siapa-siapa. Kalau hari ini Abah DI bahas BUMN dan Komisarisnya, tapi sebenarnya sedang membahas seluruh komponen yang ada dalam pemerintahan, maaf bukan sok tahu (memang sebenarnya tidak tahu..hi…hi….hi). karena jika terjadi ketidakefisenan, maka seluruh komponen akan terganggu fungsi dan kerjanya. Jadi jika Dewan Direksi tidak berkenan dengan Komisaris perusahaannya, sebesar apapun usaha dan profitnya, lama-lama akan seperti kanker, seluruh tubuh perusahaan akan terus digerogoti dan menyebabkan kematian dari dalam dan menyebabkan aroma kematian menjadi bau busuk yang sangat pekat. Jadi kenapa saya tidak suka yang obesitas, karena yang ramping jauh lebih efisien dan gampang melarikan diri…wk…wk…wk…
Agus Suryonegoro III – 阿古斯·苏约诺
GAJI MENTERI.. Berikut adalah gaji bulanan Menteri di 4 (empat) negara, dalam rupiah: 1). Singapura Rp 643.500.000. 2). Malaysia Rp 179.520.000. 3). Jepang Rp 271.700.000. 4). AS Rp 351.854.400 . ### Menurut saya, pemerintah bisa langsung menetapkan gaji Menteri berdasarkan referensi di atas. Misal dengan dirata-ratakan. Atau disamakan dengan salah satu negara yang dianggap sepadan. Itu lebih bisa diterima.
hanya yotup
Banyak profesional hebat saat di swasta, yang setelah masuk BUMN malah kehilangan kemampuannya. Bukan karena mereka tidak pintar. Bukan pula karena mereka tidak ahli. Tapi kadangkala sistem dalam internal BUMN sendiri yang memaksa mereka jadi tidak lincah. Ironisnya, beberapa dari orang² hebat itu malah masuk bui setelah memimpin BUMN. Kasus RJ Lino, Milawarman, Karen Agustiawan, dan yang lagi hangat tentang ASDP adalah beberapa contoh betapa sulitnya para profesional swasta itu saat bekerja di lingkungan BUMN. Ancaman penjara bisa sewaktu² mengintai para direksi BUMN. Pun dikala yang mereka dasarkan sebenarnya adalah untuk kecepatan kemajuan perusahaan. Mereka lupa, bahwa mereka sudah tidak lagi di swasta. Dimana kerugian bisnis, bisa dianggap sebagai korupsi. Maka, ketimbang hidup penuh resiko menjadi direksi BUMN, tentu banyak tokoh lebih memimpikan menjadi komisaris BUMN. Secara pekerjaan, tentu tidak serumit direksi. Bahkan beberapa ada yang bisa disambi jadi wakil menteri. Secara gaji pun pasti sangat baik. Dan ini yang paling penting: secara resiko relatif lebih aman. Hukum seringkali menjerat para direksi. Hampir kita tidak mendengar dewan komisaris ikut² an jadi pesakitan saat direksinya bermasalah. Padahal, bukannya keputusan direksi juga melalui persetujuan dewan komisaris? Entahlah.
Jokosp Sp
Perusahaan harusnya profesional. Isinya ya orang-orang profesional, bukan diisi orang-orang untuk kepentingan penguasanya. Menambah orang jelas membebani keuangan perusahaan. Bukannya tambah lincah, tapi malah jadi lambat karena isinya orang-orang yang o’on. Pikiran Pak DI menggambarkan saat jadi sesuatu yang isinya memang kebanyakan orang titipan. Ancur minah negeri ini.
djokoLodang
-o– RANGKAP JABATAN Anda sudah tahu mengapa wanita menyukai pria militer? Bukan karena seragamnya. Atau karena gagahnya. Tetapi karena mereka sangat cocok untuk rangkap jabatan. Tanpa perlu repot-repot diajari lagi. *) Mereka bisa memasak, mencuci, menyetrika, merapikan tempat tidur, dan menjahit — Dan yang terpenting, mereka tahu bagaimana mengikuti perintah! Tanpa membantah… –koJo.-
Sadewa 19
Saya pernah hadir di suatu acara yg dihadiri juga oleh Menteri dan Wamen. Entahlah, mungkin karena kedua nya nggak akur, atau nggak ingin satu panggung maka acara dibagi dalam dua shift. Shift pertama sang Wakil menteri kasih sambutan, kemudian setelah itu, dia ijin pamit. MC acara juga agak kaget, ketika tiba tiba sang Menteri juga ternyata datang ke acara tersebut. Diluar susunan acara, akhirnya MC memberikan kesempatan kepada Menteri untuk kasih sambutan. Sambutan keduanya juga kurang lebih intinya sama. Setelah itu disusul sambutan Dirjen, sambutan ketua acara, dan sambutan sambutan pejabat pejabat lainnya. Sebagian besar acara itu isinya sambutan. Sebagai undangan di acara itu, saya melihat posisi wakil menteri seperti redundan. Posisi ini mungkin hanya cocok untuk kementrian yg benar benar penting. Saya kurang setuju, jika posisi komisaris dihilangkan. Walaupun UU PT di negara kita masih warisan kolonial. Komisaris tetap penting. Dia perwakilan pemegang saham (dalam hal ini pemerintah) atas BUMN tsb. Dia harus diisi oleh orang orang kepercayaan pemerintah. Sah sah saja jika disii oleh orang orang partai pemenang pemilu atau simpatisannya. Akan lebih baik jika wakil menteri yg justru dihilangkan. Toh mereka juga kebanyakan dari parpol, yg terkadang tumpang tindih dengan “tupoksi” sang menteri. Pemerintah bisa tempatkan wamen2 ini jadi komisaris di BUMN, dengan demikian tidak akan ada rangkap jabatan. Lagipula posisi “wakil” apapun biasanya tidak cukup dilihat.
Tivibox
Di perusahaan swasta, kalau komisaris tak setuju dengan rencana direksi dia memilih mundur. Itu profesional sejati. Di BUMN kalau komisaris dan direksi tak sinkron, tak ada yang mau mundur. Sama-sama mempertahankan jabatan. Ini type pencari kerja sejati. Sayangnya 19 juta lowongan pekerjaan yang dijanjikan belum terealisasi. Apakah perlu dibentuk 19 juta BUMN ? Mas wapres lebih tahu.
Lagarenze 1301
Santai Sejenak. Seorang pemuda fresh graduate menemui konsultan keuangan. Sebagai lulusan universitas ternama, ia merasa gaji di perusahaan Indonesia tidak sepadan. Konsultan itu memberi tips seperti ini: Gaji kecil? Tenang, Anda bisa meminta tambahan ketika wawancara kerja. Kalau gaji yang ditawarkan perusahaan terlalu kecil, misalnya Rp 5 juta, Anda bisa meminta tambahan sampai dua 0 lagi. Yakinlah, perusahaan yang baik akan memenuhi permintaan itu. Si pemuda menjalankan tips sang konsultan ketika melamar pekerjaan. Manajer HRD dengan cepat menyetujui permintaannya. Di akhir bulan, pemuda itu mengecek slip gaji. Di situ tertulis: Rp 5.000.000,00.
yea aina
Mengurus izin berkaitan perusahaan di sini itu sulit. Bagi BUMN atau swasta sama saja, pun permohonan sudah sesuai prosedur. Setingkat wakil menteri – dengan komunikasi biasa, belum tentu lolos mengurus perizinan. Harus paham 2 kata kunci yang terselip ketika mengurus perizinan: wani piro?
Agus Suryonegoro III – 阿古斯·苏约诺
SISTEM TANPA KOMISARIS DI AMERIKA SERIKAT.. Amerika Serikat menganut sistem tata kelola perusahaan satu badan (one-tier), tanpa komisaris. Fungsi strategis dan pengawasan dijalankan oleh Board of Directors (BOD), yang terdiri dari dua kelompok: 1). Executive Directors – seperti CEO dan CFO, menjalankan operasional. 2). Non-Executive Directors (NEDs) – pihak independen dari luar perusahaan, berperan mengawasi dan mewakili kepentingan pemegang saham. Pengawasan dilakukan lewat berbagai komite di dalam BOD, seperti: 1). Audit Committee (kontrol keuangan), 2). Compensation Committee (penggajian eksekutif), dan 3). Nomination & Governance Committee (rekrutmen dan evaluasi direksi). BOD tunduk pada prinsip fiduciary duty untuk bertindak demi kepentingan pemegang saham. Sistem ini diperkuat oleh regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act (SOX) yang memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta kontrol pemegang saham lewat RUPS. Dengan sistem ini, perusahaan dianggap lebih lincah, terfokus, dan efisien, tanpa konflik struktural seperti antara komisaris dan direksi dalam sistem dua badan yang dianut BUMN di Indonesia. Namun, keberhasilan bergantung pada independensi dan integritas anggota BOD. Dan kalau kita ingin mengadopsinya, maka UU tentang PT harus diubah. Dan untuk mengubahnya sudah pasti “rame” bin “heboh”..
Agus Suryonegoro III – 阿古斯·苏约诺
“JIKA” BIN “APABILA” KITA SUDAH BERUBAH MENJADI SISTEM ONE TIER.. Dalam sistem one-tier board (seperti di AS dan UK), jabatan rangkap di direksi non-eksekutif (NED) tidak dibenarkan secara prinsip tata kelola. Alasannya: 1). Prinsip Dasar One-Tier: Semua direktur (eksekutif dan non-eksekutif) duduk dalam satu dewan. >>NED harus independen dari pemerintah dan manajemen. >>Fungsi utama NED adalah mengawasi CEO serta melindungi kepentingan pemegang saham. 2). Konflik Kepentingan: Jika ada pejabat mewakili pemerintah selaku pemegang saham mayoritas. Dan ia duduk di NED, mengawasi eksekutif yang sebenarnya ia atur dari sisi pemilik. Maka ini melanggar prinsip “checks and balances” serta independensi dewan. ### Karena itu, dalam sistem one-tier, pejabat pemerintah tidak boleh meranfkap duduk di NED. Rangkap jabatan merusak independensi dan membuka celah konflik kepentingan. Sistem one-tier unggul karena menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang tegas dan bersih.
Jo Neca
Setinggi2nya jabatan anda..Anda tetaplah karyawan..Sekecil2nya usaha anda.Anda tetaplah bos.Risiko karyawan tidak ada.Tetapi risiko bos.Bisa bangkrut.Seperti saya juga pernah di titik nadir karena bangkrut..Sedihnya nyata.Hihihii..Mewek
Agus Suryonegoro III – 阿古斯·苏约诺
PRAKTEKNYA, KITA MASIH DOUBLE TIER, BAGAIMANA “IDEALNYA” KITA MEREKRUT “KOMISARIS PROFESIONAL”.. Masalahnya: 1). Jumlah BUMN + anak & cucu sangat besar (>400 entitas). 2). Sistem “double tier” (BoC & BoD) mensyaratkan fungsi pengawasan yang kuat dan independen. 3). Bagaimana “idealnya” rekrutmen komisaris “profesional” dijalankan? ### SOLUSI IDEAL, berbasis good governance: 1). Rekrutmen “terbuka & profesional” melalui lembaga independen (misal: Pansel atau Komite Nominasi Nasional BUMN). 2). Kriteria utama: >>Integritas >>Pengalaman relevan industri. >>Tidak sedang menjabat politik, tidak terkait tim sukses, tidak ada konflik kepentingan 3). Transparansi proses rekrutmen: Pengumuman terbuka, asesmen publik, rekam jejak digital, bahkan uji publik. 4). Perlu dukungan politik: >>Presiden & Menteri BUMN harus komit pada meritokrasi, dan profesional. >>Perlu revisi PP/Permen tentang penunjukan komisaris → beri ruang rekrutmen profesional non-partisan.
Eyang Sabar56
Abah, Kalau kami wong ndeso, tidak kepikiran mau rangkap jabatan. Tapi ni Abah, Tadi pagi mantan pacar bilang, eyang beras habis, tanpa pikir panjang saya ke warung modal 50rb dapat 2,5kg kembalian 7ribuan. Artinya perkg hampir menyentuh 18rb. Stoknyapun kurang. Sisa 7rb beli lauk apa ya. Daripada bingung mending saya rangkap jabatan mantan. Cuci pakaian, bersih² luar dalam rumah. Bukan ISTI, kayak sapa tuh.
Bahtiar HS
Saya mendengar di Indonesia itu ada budaya untuk mengangkat para pembantu utk bantu2 kerjaannya. Kalau bisa dikerjakan orang lain, mengapa kita kerjakan sendiri? Namanya STAF. Kadang biar keren disebut Staf Ahli. Staf Ahli menteri. Staf Ahli Wakil Menteri. Staf Ahli Bupati. Staf Ahli anggota dewan. Bahkan kalau perlu dirombak struktur organisasinya biar bs diisi dengan para staf tadi dengan membuat jabatan baru yg keren. Misalnya ada menteri yg mengangkat 11 orang dalam tim yg dibentuknya sebagai pejabat tinggi madya. Ke-11 nya teman2nya sesama partai! Ironisnya, sang Staf ahli itu acapkali juga mengangkat staf-staf lain untuk membantu pekerjaannya. Jadi orang ini adalah stafnya-staf ahlinya-wakil menterinya-menteri ini. Betapa sangat efisiennya kerja para pejabat kita :( Apa yang harusnya dikerjakannya, dikerjakan oleh stafnya staf ahlinya wakil menterinya menteri. Jadi pelarangan rangkap jabatan itu sebenarnya tidak cukup. Harusnya juga termasuk pelarangan mengangkat stafnya stafnya staf para pejabat. Biar pejabat tidak asal ngomong: I dont read what I sign; sebab yang dia tanda tangani mmg bukan kerjaannya sendiri. Ditambah males baca krn dasarnya tidak suka baca. Tapi kok lulus sarjana? Yo Ndak Tahu Kok Tanya Saya?
pak tani
Seharusnya gaji guru pun disesuaikan. Sebesar2nya. Karena merekalah yang mendidik calon2 pemimpin masa depan. Tentu dengan kualifikasi yang mumpuni. Otomatis orang2 pintar akan berlomba2 jadi guru. Bukan sebaliknya seperti saat ini.
Muin TV
Indonesia ini aneh. Sakitnya A, obatnya B. Sakitnya, gaji wakil menteri itu kecil. Obatnya, rangkap jadi komisaris. Harusnya, perbsiki struktur gaji mulai dari presiden sampai ketua Rt. Mulai jenderal hingga ke kopral. Sudah saatnya gaji presiden itu dinaikan. Masa gaji presiden kalah sama gaji direktur bank BUMN? Ngurus seluruh tumpah darah Indonesia, gajinya kalah sama orang yg cuma ngurusin bank? Lah, piye? Atur ulang aja gaji presiden sama pembantunya. Minimal 300 juta per bulan. Dan tidak boleh ada yg lebih tinggi gajinya dari presiden. Termasuk direktur dan komisaris bank BUMN. Tapi resikonya, kalau korupsi, dihukum mati. Gimana…. Suai????
Er Gham 2
Saat ini, baik direksi maupun komisaris, nasi yang dimakan berasal dari beras oplosan.
Thamrin Dahlan YPTD
Ada baiknya Jabatan nempel nempel di BUMN itu jangan pakai nama Komisaris Pasalnya awak juga Komisaris Kombes Alias Komisaris Besar Polisi Purnawirawan ‘ Salamsalaman
Fiona Handoko
Selamat sore bp thamrin, bung mirza, bp agus, bp jokosp, bp udin dan teman2 rusuhwan. “Prabowo sayang gajah. Puji logo baru psi. ” Demikian berita di kompas. Com. Mungkin pak prabowo teringat karakter gajah baik di majalah bobo. Yang bernama bona, gajah kecil berhidung panjang. Eh gajah kecil berbelalai panjang. Di mana diceritakan. Bona, yang walaupun belalainya panjang. Adalah gajah yg baik dan jujur. Bona bersama temannya, kucing rong rong suka membantu orang2 yg sedang membutuhkan. Mudah2 an dengan hadirnya partai berlogo gajah. Bisa menyebarkan kebaikan di masyarakat, seperti bona.
Sadewa 19
Saya pernah hadir di suatu acara yg dihadiri juga oleh Menteri dan Wamen. Entahlah, mungkin karena kedua nya nggak akur, atau nggak ingin satu panggung maka acara dibagi dalam dua shift. Shift pertama sang Wakil menteri kasih sambutan, kemudian setelah itu, dia ijin pamit. MC acara juga agak kaget, ketika tiba tiba sang Menteri juga ternyata datang ke acara tersebut. Diluar susunan acara, akhirnya MC memberikan kesempatan kepada Menteri untuk kasih sambutan. Sambutan keduanya juga kurang lebih intinya sama. Setelah itu disusul sambutan Dirjen, sambutan ketua acara, dan sambutan sambutan pejabat pejabat lainnya. Sebagian besar acara itu isinya sambutan. Sebagai undangan di acara itu, saya melihat posisi wakil menteri seperti redundan. Posisi ini mungkin hanya cocok untuk kementrian yg benar benar penting. Saya kurang setuju, jika posisi komisaris dihilangkan. Walaupun UU PT di negara kita masih warisan kolonial. Komisaris tetap penting. Dia perwakilan pemegang saham (dalam hal ini pemerintah) atas BUMN tsb. Dia harus diisi oleh orang orang kepercayaan pemerintah. Sah sah saja jika disii oleh orang orang partai pemenang pemilu atau simpatisannya. Akan lebih baik jika wakil menteri yg justru dihilangkan. Toh mereka juga kebanyakan dari parpol, yg terkadang tumpang tindih dengan “tupoksi” sang menteri. Pemerintah bisa tempatkan wamen2 ini jadi komisaris di BUMN, dengan demikian tidak akan ada rangkap jabatan. Lagipula posisi “wakil” apapun biasanya tidak cukup dilihat.
Tivibox
Di perusahaan swasta, kalau komisaris tak setuju dengan rencana direksi dia memilih mundur. Itu profesional sejati. Di BUMN kalau komisaris dan direksi tak sinkron, tak ada yang mau mundur. Sama-sama mempertahankan jabatan. Ini type pencari kerja sejati. Sayangnya 19 juta lowongan pekerjaan yang dijanjikan belum terealisasi. Apakah perlu dibentuk 19 juta BUMN ? Mas wapres lebih tahu.
