INDOPOSCO.ID – Penunjukan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah diharapkan dapat memperkuat komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menyampaikan agenda pembangunan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Pakar komunikasi dan politik Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) Didik Hariyadi Santoso, menyambut positif penunjukan tersebut. Ia menilai, penguatan kelembagaan komunikasi pemerintah penting untuk memastikan pesan-pesan kebijakan disampaikan secara jelas, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Hal itu disampaikan Didik dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Mengukur Indeks Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Suara Anak Muda” yang diselenggarakan Aliansi Demokrasi Digital di Yogyakarta, Selasa (27/10/2026).
Menurut Didik, komunikasi seorang kepala negara memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, Bakom diharapkan mampu menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan informasi publik.
“Komunikasi seorang kepala negara memiliki pengaruh besar terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Penataan komunikasi yang berorientasi pada kepentingan publik akan memperkuat dukungan masyarakat terhadap program pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Didik.
Ia juga mengapresiasi sejumlah agenda pembangunan pemerintahan Prabowo, mulai dari sektor pangan, gizi, pendidikan, kesehatan, hingga hilirisasi industri. Menurutnya, program-program tersebut berpotensi memperluas akses pelayanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan.
**Komunikasi Prabowo dan Transparansi Pemerintah**
Pandangan serupa disampaikan Direktur Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMJ) Sinergi, Abil Arqam. Ia menilai gaya komunikasi Presiden Prabowo yang lugas dan terbuka dapat menjadi sinyal positif bagi upaya membangun transparansi pemerintah.
“Gaya kepemimpinan beliau yang bebas bicara apa adanya menunjukkan sikap terbuka dan tidak berusaha menutupi pandangan,” kata Abil.
Abil menambahkan, pemerintah telah mendorong berbagai program strategis yang menyentuh kehidupan masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi, penguatan ekonomi desa, investasi, dan hilirisasi industri hingga perluasan program pemagangan bagi generasi muda.
Menurutnya, penyampaian informasi mengenai program-program tersebut perlu dilakukan secara jelas agar masyarakat memahami tujuan, pelaksanaan, dan manfaat kebijakan pemerintah.
**Pemuda Dorong Ruang Digital Sehat**
Selain membahas komunikasi pemerintah, diskusi tersebut juga menjadi momentum bagi puluhan pemuda dan mahasiswa Yogyakarta untuk mendeklarasikan komitmen menjaga ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Mereka menyatakan sikap menolak hoaks, disinformasi, fitnah, ujaran kebencian, serta provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Para pemuda juga berkomitmen menjunjung tinggi Pancasila, menghormati keberagaman, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada poin pertama deklarasi, mereka menegaskan komitmen menjaga persatuan bangsa dan menolak segala bentuk provokasi yang mengancam keutuhan negara.
Sementara itu, poin kedua menekankan pentingnya menangkal informasi palsu serta membangun sikap kritis dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Ketua Aliansi Demokrasi Digital sekaligus penggagas Deklarasi Pemuda Yogyakarta, Martini, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam membangun ekosistem komunikasi digital yang sehat.
Ia mengingatkan agar pemuda tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi maupun narasi provokatif yang berpotensi memicu konflik di masyarakat.
“Deklarasi Pemuda Jogja ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital perlu disertai tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, mengedepankan kebenaran informasi, dan menjaga persatuan bangsa,” kata Martini.
Ia berharap deklarasi tersebut dapat mendorong generasi muda lebih aktif menangkal hoaks, mencegah provokasi, serta membangun budaya komunikasi yang menghormati keberagaman dan hak orang lain.(dil)
