INDOPOSCO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mematangkan rencana kerja sama strategis dengan PT Palma Pertiwi Makmur (PPM) untuk mengakselerasi program ketahanan pangan, perkebunan, serta kedaulatan energi berbasis desa.
Langkah ini ditandai dengan kunjungan kerja Direktur Utama PT PPM Mardianto ke Kabupaten Jayapura pada 21-25 Oktober 2026.
Direktur Utama PT PPM Mardianto mengungkapkan bahwa pada fase awal, pihaknya berfokus menyiapkan sarana penunjang berupa Program Energi Desa melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Terpadu (SPBT) di level kampung/desa.
“Sebelum pembangunan pertanian dilaksanakan, sarana pendukungnya harus siap. Alat-alat pertanian butuh bensin dan solar, sehingga pengisian bahan bakar kita siapkan terlebih dahulu lewat SPBT,” ujar Mardianto di Hotel Grand Cartenz Sentani, Rabu (21/10/2026).
Pada tahap percontohan (pilot project), PT PPM menargetkan pembangunan 10 titik SPBT di Kabupaten Jayapura melalui koordinasi intensif bersama Kementerian Desa.
“Target awal nasional kami 10 titik per daerah. Di Jayapura tentu ada penyesuaian teknis sesuai kondisi aksesibilitas. Intinya, jika kedaulatan pangan dan energi desa tercapai, kedaulatan Indonesia secara penuh akan terwujud,” tegasnya.
Solusi Efisiensi APBD dan Jawab Isu Tanah Adat
Bupati Jayapura Yunus Wonda menyambut positif rencana investasi ini. Menurutnya, kemitraan privat-publik merupakan langkah proaktif pemerintah daerah dalam mencari sumber pendanaan alternatif di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Di tengah efisiensi anggaran, kepala daerah harus proaktif dan kreatif mencari peluang. Kerja sama ini mencakup infrastruktur jalan produksi, pertanian, peternakan, hingga perkebunan yang sejalan dengan program ketahanan pangan Presiden,” tutur Yunus.
Dalam kesempatan tersebut, Yunus juga menepis narasi menyesatkan mengenai kekhawatiran pelepasan atau penjualan tanah adat.
“Kehadiran PT PPM bukan untuk mengambil hak ulayat atau menjual tanah rakyat. Itu keliru besar. Mari stop membangun narasi adu domba dan bersama-sama bangun daerah ini,” ujarnya tegas.
Saat ini, Pemkab Jayapura tengah melakukan evaluasi serta melengkapi berkas administrasi dan persyaratan teknis PT PPM dalam tenggat tiga bulan ke depan. Setelah seluruh aspek legalitas dan pemetaan lahan dinyatakan klir, proyek percontohan akan langsung diuji coba di 10 kampung sebelum diperluas ke wilayah lain.(dan)
