INDOPOSCO.ID – Di balik senyapnya kerja penegakan hukum, Kejaksaan Agung (Kejagung) di era Jaksa Agung ST Burhanuddin justru mencatatkan prestasi paling nyata dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Data pemerintah per Februari 2026 mencatat, pemulihan aset negara dari perkara korupsi sepanjang 2025 mencapai Rp28,6 triliun. Dari jumlah itu, Kejagung menyumbang paling besar: Rp24 triliun atau 86 persen. Jauh melampaui KPK Rp1,53 triliun dan Polri Rp2,37 triliun.
Capaian itu diapresiasi praktisi hukum Masriadi Pasaribu. Menurutnya, Kejagung menunjukkan definisi kerja senyap hasil nyata.
“Ini bukti kerja senyap Jaksa Agung dan jajarannya. Tidak banyak bicara di media, tapi hasilnya triliunan kembali ke kas negara. Kejagung tidak hanya memburu koruptor kakap, tapi memastikan uang rakyat yang dirampok itu kembali,” ujar Masriadi, Rabu (21/10/2026).
Ia menilai, paradigma yang dibangun Kejagung saat ini tepat. Penegakan hukum korupsi tidak boleh berhenti di hukuman badan, tapi harus sampai pada asset recovery.
“Kalau koruptor hanya dipenjara tapi uangnya tetap dinikmati keluarganya, itu gagal. Yang dilakukan Kejagung sekarang, buru orangnya, sita asetnya, kembalikan ke negara. Itu keadilan substantif,” tegasnya.
Berikut kasus korupsi kakap yang asetnya berhasil dipulihkan Kejagung. Pertama, kasus tata kelola minyak mentah Pertamina, Kerugian Rp968,5 Triliun. Kedua, kasus tata niaga timah PT Timah Tbk, kerugian Rp300 Triliun.
Lalu, ketiga kasus penyerobotan hutan sawit PT Duta Palma Group, kerugian negara Rp78 Triliun.bKeempat, kasus hutan tebu PT Inhutani V Lampung – Sita 32.375 Hektare & Uang Rp1 Triliun.
Kelima, kasus tata kelola nikel Sultra kerugian Rp401,6 Miliar. Kasus keenam transfer pricing Rp2 Triliun. Kemudian kasus jorupsi MBG Rp10 Triliun dan kasus ekspor CPO & Minyak Goreng
Dengan kasus-kasus kakap itu, Masriadi menegaskan, angka Rp24 triliun yang berhasil dipulihkan itu bukan angka di atas kertas.
“Itu uang nyata yang kembali. Dari pesawat koruptor MBG, helikopter, 187 bidang tanah koruptor timah, sampai 32 ribu hektare hutan di Lampung. Itu kerja senyap yang hasilnya nyata. Ini yang harus diapresiasi publik,” ujar Masriadi. (nas)
