INDOPOSCO.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Darwati A. Gani, mengunjungi Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) di Aula Kantor BPBA, Banda Aceh, Jum’at (16/10/2026), untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, khususnya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana hidrometeorologi di Aceh.
Dalam pertemuan tersebut, Darwati mendengarkan langsung berbagai persoalan yang dihadapi BPBA, mulai dari kendala regulasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan anggaran, penguatan kelembagaan hingga kebutuhan sarana dan prasarana kebencanaan.
Darwati mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menghimpun masukan dari daerah yang nantinya dapat disampaikan kepada pemerintah pusat. Sebagai anggota Komite IV dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, ia juga ingin mengetahui bagaimana regulasi kebencanaan di Aceh mendukung pelaksanaan penanganan dan pemulihan pascabencana.
“Melalui pertemuan ini, kami ingin mendengar langsung apa saja persoalan yang dihadapi BPBA, termasuk kendala dalam pelaksanaan rehab-rekon. Seluruh masukan ini akan kami catat dan bawa ke Jakarta untuk dibahas bersama BULD DPD RI agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujar Darwati.
Ia turut menyoroti kondisi sejumlah wilayah yang kembali dilanda banjir dan longsor, termasuk laporan mengenai hunian sementara (huntara) di Aceh Tamiang yang kembali terendam banjir. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar penanganan bencana dan pemulihan masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Sementara itu, Kepala BPBA, Bahron Bakti, menyampaikan bahwa Aceh memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, terutama banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, penguatan mitigasi, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan petugas, dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan.
“Penanggulangan bencana membutuhkan dukungan semua pihak. Kami mengusulkan pembentukan UPTD BPBA di sejumlah wilayah strategis yang dilengkapi gudang logistik agar respons penanganan dan distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi,” kata Bahron.
Dalam pertemuan itu, BPBA juga menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain kebutuhan pembangunan gudang logistik di wilayah tengah, timur, dan barat selatan Aceh, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan, serta dukungan anggaran untuk memperkuat sarana dan prasarana.
BPBA turut berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kewenangan dan pendanaan penanggulangan bencana, sehingga koordinasi dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi di kabupaten/kota dapat berjalan lebih efektif.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Darwati mengapresiasi keterbukaan jajaran BPBA dalam menyampaikan persoalan dan kebutuhan penanggulangan bencana di Aceh. Ia menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang diterima akan menjadi bahan pembahasan bersama BULD DPD RI untuk mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah.
“Kami memahami bahwa penanganan bencana bukan pekerjaan mudah dan membutuhkan dukungan banyak pihak. Apa yang disampaikan BPBA hari ini menjadi catatan penting bagi kami. Harapannya, aspirasi ini bisa ditindaklanjuti sehingga penanganan bencana dan pemulihan masyarakat di Aceh dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik,” ujar Darwati. (nas)
