INDOPOSCO.ID – Kebijakan percepatan hilirisasi industri dan peningkatan investasi nasional yang didorong Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Rosan Perkasa Roeslani, mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Bina Sarana Informatika (BSI), Dr. Sarlina Sari, menilai hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat struktur industri nasional, serta membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari besarnya investasi yang masuk. Pemerintah juga perlu memastikan adanya transfer teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan keterlibatan industri dalam negeri agar manfaat ekonomi hilirisasi dapat dirasakan secara luas.
“Saya mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang terus mendorong hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, dan tantangannya adalah bagaimana mengolah kekayaan tersebut menjadi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat,” ujar Sarlina dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (10/10/2026).
Salah satu perkembangan yang menjadi perhatian adalah peluncuran 11 proyek ekosistem hilirisasi nikel di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, pada 8 Oktober 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden Prabowo meresmikan empat proyek industri yang memasuki tahap komersialisasi sekaligus memulai pembangunan tujuh proyek industri baru. Total nilai investasi proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp180 triliun.
Sarlina menilai pengembangan proyek-proyek tersebut menunjukkan pentingnya konsistensi kebijakan pemerintah dalam membangun ekosistem industri yang terintegrasi. Cakupannya mulai dari pengolahan mineral hingga produksi material baterai kendaraan listrik, aluminium, dan komponen pendukung industri energi masa depan.
“Yang penting bukan hanya besarnya nilai investasi, melainkan juga seberapa jauh investasi tersebut mampu membangun ekosistem industri yang kuat, meningkatkan kapasitas teknologi nasional, dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Hilirisasi harus menjadi instrumen untuk memperkuat daya saing Indonesia dalam rantai pasok industri global,” katanya.
Sarlina juga mengapresiasi peran Rosan Roeslani dalam mendorong realisasi investasi dan memperkuat agenda hilirisasi. Namun, upaya menarik investasi, menurut Sarlina, perlu diimbangi dengan iklim usaha yang kondusif, kepastian regulasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
Sebelas proyek hilirisasi di IWIP tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari 10 ribu lapangan kerja. Proyek-proyek itu mencakup pengembangan industri baterai, material berbasis nikel, aluminium, alat berat berbasis listrik, hingga industri pendukung energi surya.
“Peran Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjadi penting dalam memastikan bahwa komitmen investasi dapat diterjemahkan menjadi kegiatan ekonomi yang produktif. Kita berharap investasi tidak berhenti pada pembangunan fasilitas industri, tetapi juga membuka peluang bagi tenaga kerja lokal, memperkuat pemasok domestik, dan mendorong tumbuhnya industri pendukung nasional,” ungkapnya.
Sarlina menambahkan, keberhasilan hilirisasi perlu diukur melalui indikator konkret, antara lain peningkatan nilai tambah produk, pertumbuhan ekspor produk olahan, penciptaan lapangan kerja, penguatan keterampilan tenaga kerja, serta peningkatan partisipasi perusahaan nasional dalam rantai pasok industri.
Dari sisi investasi nasional, realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7% dari total realisasi investasi nasional.
Bagi Sarlina, capaian tersebut perlu diikuti dengan pemerataan manfaat investasi melalui penguatan hubungan antara industri besar, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), lembaga pendidikan, serta pemerintah daerah.
“Investasi yang berkualitas adalah investasi yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Karena itu, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diperkuat. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, pendidikan vokasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri,” jelasnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, Sarlina menekankan pentingnya aspek lingkungan, efisiensi energi, dan keselamatan kerja dalam pengembangan kawasan industri. Menurutnya, percepatan hilirisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas serta tanggung jawab sosial dan lingkungan.
“Indonesia perlu memastikan bahwa transformasi dari negara yang mengekspor bahan mentah menjadi negara industri menghasilkan manfaat jangka panjang. Kita ingin sumber daya alam tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi bagi kemajuan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(rmn)
