INDOPOSCO.ID — Kebijakan hilirisasi mineral terus didorong sebagai salah satu instrumen utama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Langkah ini diambil untuk mengakhiri ketergantungan Indonesia pada ekspor bahan mentah (raw materials) yang selama bertahun-tahun dinilai minim nilai tambah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan dan penggalian terus mencatatkan kontribusi signifikan. Pada triwulan II-2026, sektor ini menyumbang Rp229,9 triliun atau sekitar 8,87 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Ketua Research Group on Energy Security for Sustainable Development Universitas Indonesia (RESSED UI), Ali Ahmudi, menilai pengelolaan sumber daya alam (SDA) melalui hilirisasi harus sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
“Sebesar-besarnya manfaat dari kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam, termasuk pertambangan, harus memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, termasuk terhadap pemasukan negara, baik melalui pajak, bagi hasil, maupun mekanisme lainnya,” ujar Ali dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Ali menambahkan, indikator keberhasilan hilirisasi tidak boleh berhenti pada lonjakan penerimaan negara semata, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu membangun basis industri baru dan memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat luas.
Lompatan Nilai Tambah dan Peran BUMN
Salah satu bukti konkret dari integrasi hilirisasi terlihat pada pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium. Ketika diekspor dalam bentuk bahan mentah, bauksit hanya dihargai sekitar US40 per metrik ton. Namun, setelah diolah menjadi aluminium, nilainya melonjak hingga mencapai kisaran US3.400 per ton.
Produk aluminium ini menjadi pasokan strategis bagi industri dalam negeri, seperti manufaktur, konstruksi, transportasi, hingga komponen energi bersih seperti panel surya.
BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, menjadi salah satu pemain kunci dalam ekosistem ini. Sepanjang tahun 2025, MIND ID mencatatkan Generated Economic Value sebesar Rp185,16 triliun dan Distributed Economic Value mencapai Rp180,30 triliun yang disalurkan kepada negara, pekerja, mitra usaha, serta masyarakat.
Catatan Tantangan: Lingkungan dan Tata Kelola
Meski menawarkan potensi ekonomi yang masif, pelaksanaan hilirisasi nasional tak lepas dari berbagai tantangan kritis yang disuarakan para pengamat ekonomi dan lingkungan.
Akselerasi pembangunan fasilitas pengolahan (smelter) menuntut perhatian ekstra terhadap aspek lingkungan, khususnya pengelolaan limbah industri, beban emisi karbon dari pembangkit listrik operasional smelter, hingga perlindungan ekosistem di sekitar wilayah tambang.
Di sisi lain, isu penyerapan tenaga kerja lokal dan transfer teknologi juga kerap menjadi sorotan. Para analis mengingatkan agar peningkatan devisa dari hilirisasi berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga setempat, pencegahan konflik sosial, serta penerapan prinsip transparansi dan tata kelola industri yang bersih (Good Corporate Governance).
Konsistensi dalam menyelaraskan pertumbuhan nilai tambah ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan hidup dinilai menjadi kunci utama agar program hilirisasi dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. (adv)
