INDOPOSCO.ID – Pergantian Menteri Keuangan di tengah dinamika ekonomi global dinilai membawa sinyal positif dari pasar. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional (Unas) Prof. Edi Sugiono menyebut respons tersebut sebagai indikator bahwa penyegaran kabinet sesuai dengan harapan pelaku pasar.
“Sebuah pergantian kalau direspons positif berarti pasar meresponsnya positif. Artinya, itu yang diharapkan. Tetapi kalau pergantian kemudian pasar merespons negatif, itu menjadi taruhan,” ujar Prof. Edi kepada awak media di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2026). Suahasil menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat Menteri Keuangan selama sekitar satu tahun.
Menurut Dekan FEB Unas tersebut, respons pasar menjadi salah satu faktor penting untuk melihat efektivitas pergantian pejabat ekonomi. Kapasitas seorang menteri, kata dia, harus berjalan seiring dengan kemampuan membangun kepercayaan pasar.
“Sebagus apa pun Pak Purbaya, kalau memang pasar tidak begitu menginginkan dan respons pasar tidak begitu bagus, ya satu-satunya memang pergantian dan refresh dengan yang baru,” katanya.
Prof. Edi juga menyoroti pentingnya komunikasi antarlembaga. Seorang pejabat publik, terutama Menteri Keuangan, perlu menjaga hubungan kerja agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi kontroversi di ruang publik.
“Saya menilainya positif. Pasar itu sebenarnya tidak ingin pernyataan dari seorang pejabat, apalagi Menteri Keuangan, yang kontroversi dengan sesama pejabat ditunjukkan ke publik,” jelasnya.
Menurutnya, argumentasi yang benar sekalipun dapat memengaruhi persepsi pasar apabila disampaikan dengan cara yang memicu polemik. Karena itu, stabilitas komunikasi antarpemerintah menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pelaku ekonomi.
Di sisi lain, Prof. Edi mengapresiasi sejumlah arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya mulai mengubah paradigma pembangunan ekonomi. Pertumbuhan, menurutnya, perlu memiliki korelasi lebih kuat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pak Prabowo sudah ingin mengubah bagaimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya memberikan manfaat secara merata. Kontribusi kelompok masyarakat bawah masih relatif kecil dibandingkan kelompok menengah atas.
“Kontribusi dari bawah itu hanya di bawah lima persen, sehingga pertumbuhan ekonomi sebagus apa pun tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Karena itu, ia memandang pembangunan yang dimulai dari lapisan masyarakat bawah sebagai arah positif. Penguatan koperasi dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan masyarakat dari tingkat akar rumput.
“Pembangunan itu harus dari pinggir. Kalau diimplementasikan melalui koperasi, sebenarnya arahnya ke sana. Pertumbuhan ekonomi itu dari pinggir betul-betul dirasakan oleh masyarakat bawah, baru ke tengah dan mengarah ke pusat,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai memiliki semangat serupa, terutama dalam pemberdayaan petani dan masyarakat desa. Namun, Prof. Edi menilai implementasinya masih membutuhkan penyempurnaan.
“Awalnya MBG juga seperti itu, ingin memberdayakan masyarakat desa, petani, dan lain-lain. Dalam praktiknya memang masih ada yang perlu disempurnakan,” ungkapnya.
Menurut Prof. Edi, pendekatan tersebut sekaligus menjadi upaya mengoreksi keterbatasan teori trickle-down effect, yaitu pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengalir dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
Di tengah agenda pertumbuhan dan pemerataan itu, Menteri Keuangan yang baru menghadapi pekerjaan rumah besar di sektor fiskal. Pemerintah perlu menjaga kesehatan keuangan negara sekaligus mencari sumber pembiayaan pembangunan yang lebih beragam.
“Beban berat sekarang yang harus dijalankan oleh Menteri yang baru adalah beban fiskal,” ujarnya.
Prof. Edi mendorong pemerintah mencari alternatif sumber pendanaan agar pembiayaan negara tidak terlalu bergantung pada penerimaan fiskal. Optimalisasi pajak tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan selektif dan mempertimbangkan kondisi masyarakat.
“Pajak-pajak mana yang bisa digenjot harus dipilah-pilah. Rakyat yang sudah terbebani jangan dibebani lagi dengan pajak,” tegasnya.
Selain pajak, pengelolaan utang juga menjadi perhatian. Menurut Prof. Edi, utang tetap dapat digunakan sepanjang diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi jangka panjang.
“Boleh utang, tetapi persentasenya semakin kecil untuk menambal kekurangan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sumber pendanaan dari utang itu harus produktif, sehingga betul-betul menjadi investasi masa depan, bukan menjadi beban generasi,” katanya.
Ia berharap Menteri Keuangan yang baru mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan rasio utang secara bertahap. Keseimbangan antara pembangunan dan kesehatan fiskal menjadi tantangan penting ke depan.
“Harapan kami kepada Menteri Keuangan yang baru, mudah-mudahan bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi persentase utang,” pungkasnya.
Prof. Edi juga mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan mandat konstitusi terkait alokasi anggaran, khususnya porsi pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Ketentuan tersebut, menurutnya, harus tetap dijaga dalam kebijakan fiskal.
“Alokasi-alokasi anggaran yang sudah diamanahkan oleh undang-undang jangan dilanggar. Misalnya untuk pendidikan 20 persen. Itu sudah dipikirkan masak-masak oleh para pendiri bangsa dan tokoh-tokoh pendidikan,” kata Prof. Edi.
“Pendidikan kalau kurang dari 20 persen sudah tidak bisa berbicara tentang kualitas pendidikan. Itu yang juga harus dijalankan oleh Menteri Keuangan yang baru,” tambahnya. (her)
