INDOPOSCO.ID – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dipicu masalah penyelarasan internal di Kemenkeu serta gaya komunikasi yang dinilai kurang berjalan baik.
“Jadi cara-cara Purbaya mengoordinasi internal termasuk juga gaya komunikasinya juga makin lama makin buruk ya, gitu. Overconfidence. Itu yang membuat dia kemudian di-reshuffle,” kata Bhima kepada INDOPOSCO melalui gawai, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Ia mencontohkan masalah koordinasi internal antara otoritas kepabeanan dan otoritas perpajakan sebagai salah satu alasan di balik keputusan pencopotan tersebut, yang mencakup pergantian pejabat eselon dua hingga tertahannya restitusi pajak.
“Koordinasi internal yang masalah gitu ya, antara Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak. Terutama soal pergantian eselon 2, kemudian restitusi pajak yang ditahan,” ucap Bhima.
Kebijakan tersebut membuat banyak pelaku usaha kecewa. Hal itu lantaran restitusi pajak yang awalnya ditahan untuk diperiksa di sektor sumber daya alam, ternyata juga diterapkan pada semua sektor.
“Itu buat banyak pelaku usaha enggak happy, karena awalnya restitusi pajak itu ditahan untuk dicek di sektor sumber daya alam. Jadi antara Bimo dengan Purbaya beda pendapat di situ,” ujar Bhima.
Selain itu, rencana penyetoran oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada negara sebesar sekitar Rp120 triliun yang menuai kritik.
“Ada persoalan dividen Rp120 triliunnya Danantara BUMN yang disetor ke Kementerian Keuangan. Itu juga dapat protes keras dari Danantara juga tuh,” imbuh Bhima.
Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Senin (14/9/2026). Pelantikan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Jabatan 2024–2029. (dan)
