INDOPOSCO.ID – Pemerintah menargetkan sekitar 14.000 desa di Indonesia yang belum memiliki taman kanak-kanak (TK) dapat terjangkau layanan pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga akhir 2026. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan akses pendidikan dan mendukung program Wajib Belajar 13 Tahun.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, kesenjangan akses PAUD masih terjadi di sejumlah wilayah. Bahkan, masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas TK.
“Masih ada dalam data kami 14.000 desa yang belum memiliki taman kanak-kanak,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan, Sabtu (7/11/2026).
Selain memperluas akses, menurutnya, Kemendikdasmen juga memperkuat program revitalisasi untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan.
“Seluruh bantuan harus digunakan sesuai peruntukan dan dikelola secara transparan,” katanya.
Dia juga meminta pengelola sekolah tetap mematuhi aturan administrasi. Jika terjadi kendala di lapangan, termasuk bencana alam, penerima bantuan diminta segera melaporkannya agar pertanggungjawaban anggaran tetap berjalan sesuai ketentuan.
Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Gogot Suharwoto menambahkan, sasaran revitalisasi PAUD pada 2026 mencapai 19.940 satuan pendidikan.
Hingga saat ini, menurutnya, sebanyak 17.267 sekolah telah menandatangani PKS dengan nilai bantuan mencapai Rp10,9 triliun. “Program ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang mayoritas dikelola masyarakat,” katanya.
Ia menyebut, sekitar 95 persen satuan PAUD di Indonesia merupakan lembaga swasta atau dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Tak hanya membenahi fasilitas, menurutnya, pemerintah juga memberikan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp450 ribu per tahun bagi murid TK.
“Bantuan ini diprioritaskan untuk 888 ribu anak menjelang usia masuk sekolah dasar,” terangnya.(nas)
