INDOPOSCO.ID – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akhirnya angkat bicara mengenai menguatnya wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI. Ia menegaskan, langkah tersebut dapat ditempuh apabila seluruh ketentuan konstitusi terpenuhi dan tidak tersedia alternatif penyelesaian lainnya.
Pernyataan itu disampaikan Paloh saat menghadiri acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu (8/11/2026) malam. Menurutnya, keputusan harus diarahkan pada kepentingan bangsa dan negara.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi, apa yang kita harus lalukan, jalan saja apa yang terbaik untuk kemajuan kita berbangsa dan bernegara,” kata Paloh.
Meski membuka kemungkinan tersebut, Paloh mengaku prihatin dengan polemik ijazah Gibran yang kini menjadi perhatian publik. Ia menilai situasi tersebut bukan sesuatu yang patut disambut dengan kegembiraan.
“Siapa yang gembira dengan permasalahan ini, iya kan. Ini adalah satu situasinya yang harusnya memprihatinkan bagi kita,” jelasnya.
Paloh mengingatkan bahwa Prabowo Subianto dan Gibran telah memperoleh mandat rakyat melalui Pemilu 2024 untuk memimpin Indonesia hingga 2029. Namun, baru sekitar dua tahun pemerintahan berjalan, persoalan terkait ijazah Gibran justru mencuat dan menjadi polemik politik.
“Kita ini sekarang berada, masih 2 tahun lebih sedikit saja, masih 3 tahun lagi ke depan. Itu yang saya katakan ini kesedihan,” tutur Paloh.
“Bukan kita menyambut ini dengan rasa kegembiraan, dan kita tidak bisa membangun karakter bangsa kita yang bergembira pada katakanlah kesedihan saudara kita sebangsa dan setanah air,” tambahnya.
Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Pada Jumat (30/10/2026), MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal. MA membatalkan putusan pengadilan sebelumnya dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan untuk persyaratan Pilpres 2024 tidak sah.
Sebelumnya, MK melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA.
Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. MK juga menegaskan temuan tersebut tidak otomatis menjadi dasar pembatalan atau diskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.
MK kemudian menyerahkan persoalan tersebut kepada parlemen. Kini, sejumlah wakil rakyat di Senayan mulai berkonsolidasi untuk menjajaki kemungkinan pemakzulan Gibran. (her)
