INDOPOSCO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai barang haram. Tak hanya penggunaannya, kegiatan memproduksi hingga memperjualbelikan vape juga dinyatakan haram.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026) kemarin.
Dalam ketentuan fatwa tersebut, MUI menyebut penggunaan vape haram karena dinilai membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta berpotensi menjadi sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
“Penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya hukumnya haram. Begitu pula dengan kegiatan produksi dan perdagangan rokok elektrik,” bunyi Fatwa MUI dikutip Senin (9/11/2026).
Tak berhenti pada penetapan hukum, MUI turut merekomendasikan pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk pemberian sanksi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Presiden diminta untuk mengambil langkah cepat mengendalikan peredaran vape. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga dinilai penting agar kebijakan pelarangan dapat berjalan secara terpadu,” masih bunyi Fatwa MUI.
MUI secara khusus meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara BPOM diminta memperketat pengawasan produk vape dan memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) serta aparat penegak hukum.
Kementerian Perindustrian juga direkomendasikan melarang perizinan industri vape. Adapun Kementerian Keuangan diminta menyusun kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan peredaran produk tersebut.
Di sisi penegakan hukum, BNN dan aparat kepolisian diminta menutup celah peredaran narkoba melalui perangkat vape serta menindak tegas penyalahgunaan perangkat tersebut untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika.
MUI turut mengajak organisasi masyarakat Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga meningkatkan edukasi mengenai hukum haram vape serta dampak buruknya bagi kesehatan. Masyarakat juga diminta melindungi anak dan remaja dari paparan serta ketergantungan nikotin.
Diketahui, Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr H Aminudin Yakub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan. (nas)
