INDOPOSCO.ID – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menegaskan perguruan tinggi harus mengubah orientasi dari sekadar mengejar capaian akademik menjadi lembaga yang mampu memberikan solusi atas persoalan masyarakat.
Menurutnya, kompleksitas persoalan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas disiplin ilmu. Perguruan tinggi dinilai memiliki pengetahuan, sumber daya manusia, serta kapasitas riset yang dapat dihimpun untuk menjawab berbagai persoalan tersebut secara terukur dan berkelanjutan.
“Konsorsium bukan sekadar kumpulan institusi yang menandatangani nota kesepahaman. Konsorsium adalah pengakuan bahwa tidak ada satu perguruan tinggi yang sanggup menjawab persoalan daerah itu secara sendirian,” tegas Fauzan dalam keterangan, Sabtu (12/9/2026).
Dia mencontohkan persoalan stunting yang tidak mungkin ditangani hanya oleh fakultas kedokteran. Persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan ahli gizi, pertanian, komunikasi, ekonomi, hingga bidang keilmuan lainnya.
“Konsorsium menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai kepakaran dan sumber daya perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Ia mengatakan pendekatan berbasis konsorsium telah dikembangkan di sejumlah daerah, antara lain Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.
Menurut dia, pola tersebut mendorong perguruan tinggi memulai kerja dari persoalan yang dihadapi daerah. Selanjutnya, kampus mengidentifikasi kepakaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama.
Diketahui, pendekatan serupa mulai diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebanyak 22 konsorsium yang melibatkan 14 perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) telah dibentuk.
Konsorsium tersebut juga telah berkoordinasi dengan lima pemerintah kabupaten/kota di DIY untuk menyelaraskan kepakaran perguruan tinggi dengan klaster prioritas pembangunan daerah.
Sejumlah isu yang menjadi fokus antara lain kemiskinan dan layanan dasar, kesehatan, ketahanan iklim, ketahanan pangan, UMKM dan ekonomi kreatif, pariwisata dan budaya, lingkungan, persampahan, pendidikan, hingga ruang publik.
Langkah tersebut dinilai relevan dengan tantangan yang dihadapi DIY. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin DIY pada September 2025 mencapai 10,08 persen. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 tercatat 3,30 persen.
Di sisi lain, DIY memiliki ekosistem pendidikan tinggi yang kuat dengan perguruan tinggi serta sumber daya akademik yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini menjadi modal penting untuk menyatukan kepakaran kampus dengan kebutuhan pembangunan daerah. (nas)
