INDOPOSCO.ID – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan diperkuat, terutama pada wilayah gambut. Pemadaman harus dilakukan hingga tuntas dan tidak berhenti pada api di permukaan.
Suharyanto menyampaikan lima arahan strategis untuk mempercepat penanganan karhutla di Kalsel. Salah satunya dengan memperkuat Satgas Darat yang melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), dan relawan.
“Kami menekankan penguatan dan penebalan porsi personel Satgas Darat di lapangan,” ujar Suharyanto dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026).
Berdasarkan data BNPB, terdapat 27 firespot dengan estimasi luas terdampak mencapai 132,062 hektare. Satgas Darat telah melakukan pemadaman sekitar 18,612 hektare, sedangkan Satgas Udara memadamkan sekitar 32 hektare. Pemadaman alami tercatat sekitar 45,27 hektare.
Suharyanto menegaskan Satgas Darat menjadi kekuatan utama dalam penanganan karhutla. Karena itu, penambahan personel dan penguatan kapasitas pemadaman harian dinilai mendesak.
“Kekuatan utama untuk memadamkan api itu ada pada Satgas Darat. Semakin besar pasukannya, kita akan jauh lebih siap sehingga hasil pemadaman harian di lapangan bisa jauh lebih maksimal,” katanya.
BNPB juga meminta seluruh sarana dan prasarana pemadaman segera dikerahkan ke lokasi. Armada tangki air, mesin pompa, hingga alat pelindung diri (APD) bantuan kementerian tidak boleh menumpuk di gudang BPBD.
“Mendingan alat-alat itu berada di lokasi pemadaman daripada hanya tersimpan di gudang. Kalau kurang BBM atau operasional air, segera lapor ke kami, BNPB siap mendukung penuh,” tegasnya.
Selain penguatan personel dan peralatan, BNPB meminta standardisasi data karhutla dilakukan secara presisi dengan membedakan hotspot atau titik panas hasil pemantauan satelit dengan firespot atau titik kebakaran nyata.
Berdasarkan pemantauan Sipongi Kementerian Kehutanan per 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalsel mencapai 8.019,63 hektare.
Suharyanto menekankan penanganan karhutla di ekosistem gambut membutuhkan perhatian khusus dan berkelanjutan. Pemadaman tidak cukup hanya mematikan api di permukaan, tetapi harus dilanjutkan dengan pendinginan menyeluruh agar api tidak kembali muncul.
“Penanganan teknis pada ekosistem lahan gambut Kalimantan Selatan membutuhkan pengawasan dan penanganan khusus jangka panjang,” ujarnya.
Ia juga meminta BPBD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota memperkuat integrasi data spasial serta pelaporan harian hingga tingkat tapak. Langkah tersebut penting untuk memastikan titik prioritas penanganan dapat dipetakan dan ditangani secara cepat.
Saat ini, titik prioritas karhutla di Kalsel tersebar di delapan kabupaten/kota, yakni Kabupaten Banjar (6 FS atau sekitar 50,55 Ha ditambah 12,5 Ha sisa sebelumnya), Kota Banjarbaru (10 FS atau sekitar 37,562 Ha), Kabupaten Barito Kuala (3 FS atau sekitar 18,4 Ha), Kabupaten Tanah Bumbu (3 FS atau sekitar 5,5 Ha), Kabupaten Balangan (1 FS, sekitar 4 Ha), Kabupaten Hulu Sungai Utara (1 FS atau sekitar 2,5 Ha), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1 FS atau sekitar 0,7 Ha), dan Kabupaten Tanah Laut (2 FS atau sekitar 0,35 Ha).
Penanganan karhutla tersebut juga harus mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.(nas)
