INDOPOSCO.ID – Pondasi riset, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) nuklir Indonesia dinilai telah cukup kuat untuk menopang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama. Namun, kebutuhan tenaga ahli akan melonjak hingga sekitar 870 personel ketika pembangkit memasuki fase komisioning.
Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Amarulla Octavian mengatakan, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam penguasaan teknologi nuklir. Salah satu modal utama berasal dari kemampuan mengelola tiga reaktor riset BRIN secara mandiri.
“Fondasi riset dan penguasaan teknologi nuklir yang kita miliki didukung oleh pengalaman pengelolaan tiga reaktor riset BRIN serta keterlibatan para ahli lintas institusi membuktikan bahwa kapasitas SDM Indonesia sudah sangat siap,” ujar Amarulla dalam keterangan, Rabu (9/9/2026).
Ketiga reaktor riset tersebut, menurutnya, selama ini menjadi pusat berbagai kegiatan, mulai dari uji coba sains, produksi radioisotop, hingga pelatihan operator. Pengalaman mengoperasikan reaktor selama puluhan tahun dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kemampuan nasional di bidang teknologi nuklir.
“Kesiapan SDM tetap menjadi perhatian utama karena kebutuhan tenaga kerja akan berubah di setiap tahapan pembangunan PLTN,” katanya.
Pada fase pengembangan, lanjut dia, kebutuhan SDM diperkirakan mencapai sekitar 105 personel. Mereka akan menangani berbagai pekerjaan, seperti studi kelayakan, perizinan tapak, hingga perancangan dasar.
Jumlah tersebut, masih ujar dia, meningkat menjadi sekitar 470 personel saat memasuki tahap konstruksi. Tenaga kerja pada fase ini dibutuhkan untuk mendukung manajemen proyek, pengawasan mutu, serta pembangunan sipil dan mekanikal.
“Kebutuhan terbesar diperkirakan terjadi pada fase komisioning. Sekitar 870 personel diperlukan untuk menjalankan pengujian sistem, inspeksi keselamatan, dan uji coba praoperasi sebelum PLTN beroperasi,” ungkapnya.
Lebih jauh ia mengungkapkan, setelah memasuki fase operasi, kebutuhan SDM diproyeksikan berada di kisaran 820 personel. Tenaga tersebut akan menangani pengoperasian reaktor, pemeliharaan rutin, manajemen limbah, serta proteksi radiasi.
“Pembangunan PLTN adalah demi kesejahteraan masyarakat dan syarat mutlak Indonesia Maju. Tantangan ke depan adalah bagaimana menyatukan langkah lintas sektoral dan membangun komunikasi publik yang objektif serta transparan,” tegas Amarulla.
Karena itu, dikatakan dia, BRIN menempatkan kesiapan SDM sebagai salah satu komponen pengendali risiko utama atau schedule critical path dalam pembangunan PLTN.
Amarulla mengatakan, Indonesia membutuhkan kerangka pengembangan SDM nuklir yang terintegrasi atau integrated nuclear HRD framework. Kerangka tersebut tidak hanya berbicara mengenai jumlah tenaga kerja, tetapi juga mencakup pendidikan, pelatihan, kualifikasi, dan kompetensi yang disesuaikan dengan setiap tahapan proyek.
Ia menyebut, perguruan tinggi ditempatkan sebagai salah satu pilar penting. Program Studi Teknik Nuklir UGM bersama Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), serta pusat pelatihan seperti PLN Pusdiklat diproyeksikan berperan dalam membangun sistem pendidikan, pelatihan, dan kualifikasi yang terstandarisasi.
“Perguruan tinggi pun ditempatkan sebagai salah satu pilar penting dalam penyiapan SDM,” katanya.
Ia menuturkan, peran kampus tidak berhenti pada mencetak tenaga ahli. Perguruan tinggi juga didorong menjadi simpul kolaborasi untuk membangun pemahaman dan penerimaan publik terhadap teknologi nuklir melalui penyebarluasan informasi sains secara objektif.
“Kami menilai pembangunan PLTN membutuhkan kolaborasi erat antara lembaga riset, perguruan tinggi, industri, dan regulator seperti Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN),” katanya. (nas)
