INDOPOSCO.ID — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Heryawan mendukung usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memperkuat kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Menurutnya, penguatan kelembagaan BNPP diperlukan agar pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga dapat dilakukan lebih terintegrasi dan efektif.
Pria yang akrab disapa Aher ini juga menyambut baik usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Daerah Perbatasan di DPR RI yang melibatkan berbagai komisi. Menurutnya, persoalan kawasan perbatasan bersifat multidimensional sehingga membutuhkan penanganan lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga saja.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan agar BNPP memiliki fungsi yang lebih imperatif dalam mengoordinasikan pengelolaan batas wilayah NKRI dengan negara-negara tetangga. Usulan tersebut disampaikan Tito seusai rapat bersama Komisi II DPR RI pada 29 Juni 2026.
Tito menilai kompleksitas pengelolaan perbatasan Indonesia sangat tinggi karena karakter Indonesia sebagai negara kepulauan. Selain memiliki wilayah perbatasan darat, Indonesia juga mempunyai wilayah perbatasan laut yang luas dan tersebar dari Sabang hingga Merauke.
Penguatan BNPP, menurut Tito, dibutuhkan untuk mengorkestrasi berbagai program percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan nasionalisme masyarakat perbatasan sehingga wilayah terdepan Indonesia tidak mudah diinfiltrasi.
Aher menilai usulan tersebut merupakan langkah strategis yang perlu didukung. Menurutnya, Indonesia membutuhkan kelembagaan yang memiliki kapasitas koordinatif kuat untuk mengintegrasikan berbagai program pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan.
“Kami mendukung gagasan penguatan kewenangan BNPP agar memiliki kapasitas koordinatif yang lebih kuat dan efektif dalam mengintegrasikan berbagai program pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Kompleksitas wilayah perbatasan Indonesia membutuhkan kelembagaan yang mampu bekerja secara lintas sektor dan lintas wilayah secara terpadu,” ujar Aher dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/9/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menjelaskan, kondisi geografis Indonesia menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaan perbatasan. Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keamanan dan pengawasan garis batas, tetapi juga konektivitas, pelayanan publik, pembangunan ekonomi, hingga aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.
Selama ini, berbagai program pembangunan kawasan perbatasan melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Karena itu, kata Aher, diperlukan institusi yang mampu memastikan berbagai program tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan saling mendukung.
“Sebagai negara kepulauan, tantangan pengelolaan perbatasan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan garis batas negara, tetapi juga menyangkut konektivitas antarpulau, pemerataan pembangunan, pelayanan dasar masyarakat, serta penguatan kehadiran negara di wilayah terdepan,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Aher menilai penguatan BNPP dapat memperkuat orkestrasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan. Dengan koordinasi yang lebih kuat, berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat perbatasan diharapkan dapat ditangani secara lebih efektif.
Menurut Aher, pembangunan kawasan perbatasan juga tidak boleh hanya dilihat dari perspektif keamanan. Kawasan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.
“Masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan merupakan garda terdepan penjaga kedaulatan bangsa yang harus mendapatkan akses yang setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan peluang ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan merupakan salah satu instrumen pertahanan nonmiliter yang penting. Ketika masyarakat merasakan kehadiran negara melalui pelayanan publik yang baik, infrastruktur memadai, serta peluang ekonomi yang berkembang, rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI diyakini akan semakin kuat.
“Pembangunan kawasan perbatasan pada hakikatnya adalah pembangunan manusia. Ketika masyarakat perbatasan merasakan kehadiran negara melalui pelayanan yang baik, infrastruktur yang memadai, dan peluang ekonomi yang berkembang, maka rasa nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI akan semakin kuat. Oleh karena itu, sejatinya keamanan dan kesejahteraan harus berjalan beriringan,” kata Aher.
Politikus PKS tersebut juga menyambut baik usulan pembentukan Pansus Daerah Perbatasan di DPR RI. Menurutnya, Pansus dapat menjadi momentum untuk merumuskan langkah strategis yang lebih terukur dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Ia menilai persoalan perbatasan mencakup berbagai sektor, mulai dari pembangunan jalan, konektivitas transportasi, distribusi logistik, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, ekonomi masyarakat, hingga penyelesaian sengketa batas. Karena itu, diperlukan forum yang mampu mengintegrasikan seluruh perspektif tersebut.
Aher berharap Pansus nantinya dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, termasuk penguatan kelembagaan BNPP, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan.
“Dengan penguatan kewenangan BNPP dan dukungan politik yang kuat melalui DPR RI, pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Aher menegaskan kawasan perbatasan harus diposisikan sebagai wajah terdepan Indonesia yang menunjukkan kehadiran dan kedaulatan negara.
“Kawasan perbatasan harus menjadi beranda depan yang membanggakan, bukan halaman belakang yang tertinggal,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, TNI, Polri, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan secara menyeluruh.
“Permasalahan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan atau batas wilayah. Di dalamnya terdapat isu pembangunan jalan, konektivitas transportasi, distribusi logistik, pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, ekonomi masyarakat, hingga penyelesaian sengketa batas. Karena itu, diperlukan forum yang mampu mengintegrasikan seluruh perspektif tersebut,” pungkas Aher. (dil)
