INDOPOSCO.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penanganan bencana secara terpadu dan lintas sektor, mengingat posisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire. Menurutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus menjadi leading sector agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Hal tersebut disampaikan Puan kepada awak media seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 dalam sesi doorstop di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
“Yang menjadi lead adalah BNPB. Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu. Ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini, sehingga bisa segera selesai,” ujar Puan.
Puan mengatakan pola penanganan bencana secara terpadu perlu kembali diperkuat agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera ditangani. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci, terutama ketika bencana menimbulkan dampak yang membutuhkan penanganan dari berbagai instansi sekaligus.
Ia menambahkan, Pimpinan DPR RI nantinya akan meminta pemerintah kembali menerapkan pola penanganan terpadu tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang saat ini terjadi di lapangan.
“Untuk itu pun harusnya dilakukan tetap begitu, makanya tadi di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu cepat teratasi,” tandas Puan.
Selain penanganan darurat, Puan menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi jangka panjang setelah bencana berlalu. Menurutnya, penanggulangan bencana tidak boleh berhenti ketika kondisi darurat telah teratasi, tetapi harus dilanjutkan dengan langkah antisipasi untuk mengurangi risiko dan dampak bencana di masa mendatang.
Puan mengingatkan bahwa dampak bencana dapat meluas ke berbagai persoalan sosial. Karena itu, pemerintah perlu memastikan keberlangsungan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat yang terdampak.
“Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana berkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan,” tegas Puan.
Ia juga menyoroti dampak kesehatan dan pendidikan yang dapat muncul setelah bencana. Menurutnya, persoalan seperti gangguan kesehatan akibat asap dan terganggunya aktivitas belajar anak-anak harus segera mendapat solusi.
“Kemudian kesejahteraan masyarakat seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya,” lanjut Puan.
Puan menegaskan, penguatan koordinasi penanganan bencana sekaligus strategi pascabencana diperlukan agar pemerintah tidak hanya mampu merespons keadaan darurat, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal setelah bencana terjadi. (dil):
