INDOPOSCO.ID – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan komitmen Indonesia dalam memperkuat ekosistem kewirausahaan dan memperluas akses pembiayaan yang inklusif bagi UMKM dalam Pertemuan Tingkat Menteri UMKM APEC (32nd APEC SME Ministerial Meeting) di Guangzhou, Cina, Jumat (4/9).
Menteri Maman mengatakan kehadiran Indonesia dalam forum APEC tidak hanya menjadi bagian dari kerja sama kawasan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan praktik kebijakan yang dapat menjadi pembelajaran bersama bagi negara-negara anggota.
“Keberhasilan kebijakan pembiayaan tidak hanya diukur dari seberapa besar pembiayaan yang disalurkan, tetapi juga dari seberapa efektif pembiayaan tersebut mampu membuat UMKM tumbuh, semakin resilien, dan naik ke tingkat pengembangan yang lebih tinggi,” kata Menteri Maman.
Salah satu instrumen pembiayaan yang terus diperkuat pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2025, penyaluran KUR mencapai Rp286 triliun kepada 4,5 juta UMKM. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, porsi penyaluran KUR ke sektor produktif mencapai 60,5 persen, antara lain untuk sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur.
“Ini mencerminkan komitmen kami untuk mengarahkan pembiayaan kepada kegiatan produktif yang mampu menciptakan nilai ekonomi lebih besar dan membuka lapangan kerja berkualitas,” katanya.
Menteri Maman menjelaskan penguatan pembiayaan tersebut berlanjut pada 2026. Hingga 24 Agustus 2026, penyaluran KUR telah mencapai Rp201 triliun kepada 3,1 juta debitur, dengan 51 persen di antaranya disalurkan kepada wirausaha perempuan.
Pemerintah juga melakukan transformasi terhadap skema Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) agar pembiayaan bagi perempuan semakin terjangkau.
“Di bawah arahan Presiden, skema pembiayaan Mekaar saat ini sedang ditransformasikan, dengan tingkat pembiayaan yang ditargetkan turun dari sekitar 20-25 persen menjadi 8 persen mulai tahun ini,” kata Menteri Maman.
Di sisi kewirausahaan, lanjut Maman Pemerintah memperkuat PRO-KESRA Produktif yang tidak hanya berorientasi pada penciptaan wirausaha baru, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan penguatan ekosistem usaha.
“Program tersebut diarahkan untuk mendukung target 10 juta orang berusaha dan bekerja melalui layanan yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga,” kata Menteri Maman.
Selain itu, Indonesia turut menyampaikan praktik baik dalam membangun ekosistem kewirausahaan melalui penguatan kebijakan dan pengembangan program inkubasi usaha. Penguatan ekosistem kewirausahaan perlu memastikan bahwa wirausaha tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkembang, naik kelas, dan membangun usaha yang berkelanjutan.
Menteri UMKM menjelaskan penguatan tersebut didukung melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang menjadi acuan kebijakan lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menetapkan target rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 8 persen pada 2045.
Ekosistem kewirausahaan tersebut kemudian diintegrasikan melalui SAPA UMKM, sebuah platform yang menghubungkan pendataan, akses terhadap program, peningkatan kapasitas, hingga pemantauan penerima manfaat secara terpadu.
“Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia tidak hanya memperkuat UMKM di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi dalam agenda APEC untuk membangun UMKM yang lebih inklusif, inovatif, digital, tangguh, serta terhubung dengan pasar regional maupun global,” kata Menteri UMKM. (srv)
