INDOPOSCO.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan menjadi salah satu agenda penting pemerintah untuk mendongkrak mutu pendidikan nasional.
Tak sekadar mempercantik bangunan sekolah, menurutnya, program revitalisasi dan digitalisasi satuan pendidikan diarahkan untuk menciptakan proses belajar yang lebih berkualitas serta lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman.
Mu’ti mengatakan, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi masyarakat.
“Pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pendidikan ini merupakan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi amanat konstitusi di bidang pendidikan,” kata Mu’ti dalam kepada indoposco.id, Sabtu (5/9/2026).
Menurut dia, pemerintah juga terus memperjuangkan dukungan anggaran agar program revitalisasi dapat menjangkau lebih banyak satuan pendidikan. Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan alokasi anggaran untuk menangani kebutuhan hingga 100 ribu satuan pendidikan.
“Bapak Presiden beberapa kali menyampaikan akan mengalokasikan anggaran untuk 100.000 satuan pendidikan. Dan sudah kami perjuangkan dengan Komisi terkait di DPR,” ujarnya.
Dia berharap target tersebut mampu mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan sekaligus memastikan semakin banyak sekolah memperoleh sarana dan prasarana yang memadai.
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdasmen dan PNF) Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menambahkan, rapat koordinasi pusat dan daerah tahun 2026 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan pada 2025.
Evaluasi diperlukan agar pelaksanaan revitalisasi dan digitalisasi pada 2026 dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Menurut Gogot, program tahun sebelumnya telah memberikan manfaat kepada jutaan penerima. Pemerintah juga mendistribusikan sekitar 218 ribu perangkat Interactive Flat Panel (IFP) kepada satuan pendidikan yang membutuhkan.
“Selain itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam melakukan perencanaan, pengawasan, pemantauan, serta pengendalian program,” tegas Gogot.(nas)
