INDOPOSCO.ID – Kabar baik datang dari komoditas pangan yang paling dekat dengan meja makan masyarakat. Hingga Agustus 2026, tekanan inflasi beras terus mereda, baik secara tahunan maupun bulanan. Kondisi ini sekaligus menunjukkan pasokan yang semakin kuat mulai memberi dampak terhadap stabilitas harga.
Secara tahunan, inflasi beras tercatat 2,77 persen, turun dari 3,10 persen pada bulan sebelumnya. Angka tersebut juga jauh lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 yang menjadi titik puncak inflasi beras kala itu, yakni 4,24 persen.
Tren serupa terlihat secara bulanan. Inflasi beras Agustus 2026 berada di 0,42 persen, turun dari 0,49 persen pada Juli. Sepanjang tahun ini, inflasi beras bulanan juga masih terkendali karena belum pernah menembus level 1 persen.
Kondisi tersebut sejalan dengan pesan pemerintah yang ingin memastikan melimpahnya stok tidak hanya menguntungkan dari sisi ketersediaan, tetapi juga menciptakan harga yang sehat bagi seluruh rantai pangan.
“Stok beras kita banyak. Harga harus baik. Mulai dari petani sampai konsumen. Sekarang banyak beras, hulu sudah bagus, hilir juga harus bagus. Tidak boleh ada anomali harga beras,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (3/9/2026).
Untuk menjaga keseimbangan tersebut, pemerintah bersama Perum Bulog telah menggelontorkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mendekati 1,9 juta ton sejak awal tahun hingga akhir Agustus 2026. Besarnya penyaluran ini ditopang stok Bulog yang sepenuhnya berasal dari produksi dalam negeri.
Dari total tersebut, realisasi penjualan beras program SPHP Januari-Februari mencapai 221,05 ribu ton, sedangkan SPHP Maret-Agustus mencapai 731,23 ribu ton.
Penyaluran juga mencakup bantuan pangan tahap pertama sebesar 662,86 ribu ton dan tahap kedua yang mulai berjalan sebesar 207,47 ribu ton. Selain itu, terdapat bantuan untuk bencana dan keadaan darurat sebanyak 12,11 ribu ton, serta golongan anggaran sebesar 56,14 ribu ton.
Namun, pemerintah tak hanya menjaga pasokan. Pengawasan terhadap beras yang beredar di pasar juga diperketat, terutama setelah ditemukan persoalan pada sejumlah produk beras fortifikasi.
“Selain itu, pemerintah juga meningkatkan pengawasan produk beras yang beredar di pasaran. Sejak akhir Juli, Bapanas telah mengungkap adanya temuan ketidaksesuaian pada sejumlah produk beras fortifikasi,” tutur Amran.
“Pengawasan masih berjalan sampai saat ini dilakukan terhadap 178 sampel beras fortifikasi di 11 provinsi dan menemukan sejumlah persoalan terkait label, mutu, serta kandungan gizi produk,” sambungnya.
Hasil laboratorium bahkan menunjukkan 93 persen sampel tidak memenuhi syarat klaim sebagai beras fortifikasi maupun beras diperkaya. Pemerintah juga menemukan harga sejumlah beras fortifikasi jauh melampaui HET beras premium. Pada beberapa produk, label kemasan hanya mencantumkan kandungan dua jenis zat gizi.
Mulai awal September, pengawasan harga dan mutu beras diperkuat melalui Satgas Pengawasan Harga dan Mutu Beras. Tim ini melibatkan Bapanas, Satgas Pangan Polri, Perum Bulog, serta pemerintah daerah.
Di tingkat konsumen, perkembangan harga juga menunjukkan arah positif. Per 31 Agustus 2026, rerata harga beras medium nasional berada di Rp13.626 per kg, turun 3,18 persen dibandingkan setahun sebelumnya sebesar Rp14.073 per kg.
Sementara itu, rerata harga beras premium tercatat Rp16.084 per kg, turun 0,48 persen dari Rp16.162 per kg pada periode yang sama tahun lalu.
Dengan stok yang kuat, inflasi yang melandai, dan harga yang cenderung turun, pemerintah kini menghadapi tantangan berikutnya: memastikan stabilitas tersebut dirasakan secara adil, mulai dari petani sebagai produsen hingga masyarakat sebagai konsumen. (her)
